Jawab Tuntutan Transparansi Royalti, Pemerintah akan Audit LMKN

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas angkat bicara mengenai polemik transparansi royalti musik oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Ia menegaskan pemerintah akan melakukan audit untuk memperbaiki sistem, bukan untuk mencari-cari kesalahan.

Langkah ini diambil sebagai respons atas tuntutan para musisi dan publik yang menginginkan kejelasan terkait sistem pungutan dan penyaluran royalti. Supratman menyatakan proses audit akan menjadi dasar untuk menentukan sistem pengelolaan yang paling tepat ke depannya.

"Audit bukan berarti kita mau cari salah, tapi setidaknya dengan poses audit, nanti akan menentukan sistem yang paling tepat," ujar Supratman dikutip dari Selamat Pagi Indonesia Metro TV Rabu, 20 Agustus 2025.
 

Baca juga: Polemik Royalti Musik, Praktisi Hukum Desak Audit LMKN

Ia memandang tuntutan publik terkait transparansi dana royalti sebagai sesuatu yang wajar dan harus direspons secara serius. Menurutnya, para pencipta lagu dan pelaku industri musik berhak mengetahui rincian aliran dana yang dikelola oleh LMKN.

"Karena tuntutan publik tidak salah, karena terkait dengan penggunaan sistem. Berapa yang dipungut, bagaimana penyalurannya. Karena itu, hanya mekanisme audit yang bisa memberi kita gambaran," kata Supratman.

Lebih lanjut, Supratman menyebut bahwa audit merupakan satu-satunya mekanisme yang dapat memberikan gambaran utuh dan transparan mengenai pengelolaan dana royalti. Hasil audit diharapkan dapat menjawab polemik yang terjadi dan membangun kembali kepercayaan pada sistem yang ada.

(Daffa Yazid Fadhlan)