NasDem Ajak Publik Rawat Akar Kebangsaan Lewat Pemikiran Muhammad Yamin

Partai NasDem kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga nilai-nilai historis bangsa dengan menggelar diskusi bertajuk 'Memaknai Pemikiran Muhammad Yamin'. Diskusi ini difokuskan pada peran vital Yamin sebagai salah satu tokoh penting dalam perumusan dasar negara Indonesia.

Diskusi berlangsung di Auditorium Perpustakaan Panglima Hitam, NasDem Tower, Menteng, Jakarta Pusat, pada Jumat siang, 27 Februari 2026. Sejumlah narasumber kompeten hadir dalam acara tersebut, termasuk pengamat pemikiran Muhammad Yamin, Yos Fitradi; Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI, Taufik Basari; serta cucu Muhammad Yamin, Roy Rahaja Sayamin. 

Dalam diskusi tersebut, Muhammad Yamin dikenang sebagai sosok multitalenta yang berkiprah sebagai sastrawan, politisi, sekaligus tokoh pergerakan. Namanya tercatat sebagai anggota Panitia Sembilan yang dibentuk menjelang sidang pertama BPUPKI pada Mei 1945.

Salah satu fakta sejarah menarik yang dibahas adalah kontribusi linguistik Yamin dalam penamaan dasar negara. Berdasarkan catatan sejarawan, Soekarno disebut meminta masukan kepada Yamin terkait penamaan lima dasar negara. Kata "Sila" diketahui berasal dari pemikiran Yamin, sementara kata "Panca" berasal dari Soekarno. 
 

Baca juga: Safari Ramadan NasDem di Bangkalan, Ziarah ke Makam Syaikhona Kholil

Kedekatan intelektual kedua tokoh ini juga terlihat saat Soekarno menulis pengantar untuk buku karya Yamin berjudul '6000 Tahun Sang Merah Putih' yang terbit bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda.

Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI, Taufik Basari, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan instruksi langsung dari Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, untuk terus merawat akar kebangsaan Indonesia.

"Kita tidak boleh 'Jas Merah', melupakan sejarah. Tidak hanya jasanya, tetapi seluruh milestone dan pilar-pilar fondasi kebangsaan harus kita rawat," ujar Taufik Basari.

Lebih lanjut, NasDem berharap nilai-nilai yang digali dari pemikiran Muhammad Yamin tidak hanya berhenti sebagai pengetahuan sejarah, tetapi dapat dikorespondensikan dengan keadaan saat ini. Langkah ini diharapkan mampu membantu merumuskan formulasi kebijakan di berbagai level.