98 Ribu BPJS Warga Nonaktif, Pemkot Semarang Jamin Pengobatan Gratis via UHC

Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang bergerak cepat merespons keresahan masyarakat terkait penonaktifan massal kepesertaan BPJS Kesehatan. Tercatat sekitar 98 ribu warga Kota Semarang mengalami status kepesertaan nonaktif dalam pemutakhiran data terbaru.

Meski demikian, Pemkot Semarang memastikan layanan kesehatan bagi warga tidak akan terputus. Sebagai solusi taktis, pemerintah menyiapkan skema Universal Health Coverage (UHC) yang bisa diakses warga sebagai pengganti jaminan kesehatan, baik yang bersifat sementara maupun permanen.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, M. Abdul Hakam, menjelaskan bahwa warga sebenarnya bisa melakukan reaktivasi kepesertaan melalui Puskesmas atau kantor BPJS Kesehatan. Namun, jika kondisi mendesak dan proses reaktivasi memakan waktu, warga disarankan langsung beralih ke UHC.

"Aktivasi sekali lagi kalau dia itu butuh waktu ya, nunggu reaktivasinya itu terlalu lama, mereka silakan datang ke Puskesmas untuk berubah ke UHC langsung," ujar Hakam.

Hakam mencatat, saat ini sudah ada lebih dari seribu warga yang beralih ke skema UHC karena membutuhkan penanganan cepat.
 

Baca juga: Menkes: PBI Nonaktif bakal Direaktivasi Otomatis Selama 3 Bulan

Jamin Pasien Cuci Darah dan Kanker

Pemkot Semarang menegaskan komitmennya bahwa layanan kesehatan prioritas dan vital tidak boleh berhenti. Penanganan penyakit katastropik seperti kanker, gagal ginjal, hingga talasemia tetap dijamin pembiayaannya.

Jaminan ini difokuskan terutama bagi kelompok masyarakat yang berada pada data kemiskinan Desil 1 hingga Desil 4, termasuk untuk penanganan penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes.

Hingga awal tahun 2026, cakupan kepesertaan layanan kesehatan di Kota Semarang telah mencapai sekitar 36 persen atau hampir 750 ribu jiwa.

Dengan skema UHC ini, Pemkot menargetkan penambahan sekitar 3.000 peserta baru setiap bulannya. Target akhirnya adalah mencapai cakupan 80 persen dari total penduduk, atau sekitar 1,3 juta jiwa pada 2026.

Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak ragu mendatangi Puskesmas terdekat jika membutuhkan layanan kesehatan, meskipun status BPJS sedang nonaktif.