Bedah Editorial MI: Menanti Aksi Destry Damayanti

DISAHKANNYA Destry Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia dalam rapat paripurna DPR RI, kemarin, patut disambut positif. Pilihan tersebut bukan hanya memberikan kepastian mengenai kepemimpinan bank sentral, melainkan juga menghadirkan jalan tengah yang relatif aman bagi stabilitas perekonomian dan pasar keuangan.

Destry bukan sosok baru bagi dunia moneter Indonesia. Ia telah lama berada di lingkungan Bank Indonesia dan memahami seluk-beluk kebijakan moneter serta tantangan yang dihadapi perekonomian nasional. Karena itu, pelaku pasar relatif telah mengenal karakter, kapasitas, dan cara pandangnya.

Kondisi tersebut penting. Pasar keuangan sangat membutuhkan kepastian, terutama ketika perekonomian menghadapi dinamika global yang tidak sederhana. Pergantian pucuk pimpinan bank sentral yang terlalu mengejutkan atau menghadirkan ketidakpastian dapat dengan cepat memengaruhi persepsi pasar, nilai tukar, arus modal, dan ekspektasi inflasi.

Destry menawarkan kesinambungan sekaligus ruang untuk beradaptasi. Pengalamannya di sektor perbankan, dunia akademis, dan terutama sebagai pejabat di BI menjadi modal penting untuk menavigasi perubahan lingkungan ekonomi. Ia juga telah melewati periode sulit pandemi covid-19, ketika bank sentral dituntut bergerak cepat dan fleksibel untuk menjaga stabilitas sekaligus menopang pemulihan ekonomi.

Sejumlah ekonom pun menilai Destry sebagai figur yang kompeten, berpengalaman, dan memiliki independensi. Latar belakangnya sebagai orang internal BI juga memberikan kredibilitas tersendiri. Ia memahami bagaimana kebijakan moneter dirumuskan, bagaimana komunikasi kebijakan dibangun, serta bagaimana menjaga kepercayaan pasar terhadap bank sentral.

Pilihan itu sekaligus dinilai mampu mengakomodasi arah kebijakan pemerintah. Namun, mengakomodasi bukan berarti kehilangan independensi. Justru di sinilah tantangan terbesar Destry. Sebagai perempuan pertama yang menduduki kursi gubernur BI, ia mesti membuktikan bahwa beragam tantangan itu bisa diatasi.

Bank Indonesia memang tidak boleh bekerja dalam ruang hampa. Kebijakan moneter harus bersinggungan dengan kebijakan fiskal dan agenda pembangunan nasional. Sinergi pemerintah dan bank sentral diperlukan untuk menjaga stabilitas serta mendorong pertumbuhan. Akan tetapi, sinergi harus tetap berlangsung dalam koridor kewenangan dan independensi masing-masing.

Independensi bank sentral bukanlah sikap berjarak dari pemerintah. Independensi adalah kemampuan mengambil keputusan berdasarkan mandat, data, dan pertimbangan profesional, sekalipun keputusan itu sesekali tidak sepenuhnya sejalan dengan kepentingan jangka pendek pemerintah ataupun pasar.

Karena itu, Destry dituntut luwes dalam menghadapi perubahan, tetapi tidak boleh kehilangan kompas. Ia harus mampu menavigasi kebutuhan pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan stabilitas harga, menjaga rupiah tanpa mengabaikan momentum pemulihan, serta merespons dinamika global tanpa membuat kebijakan moneter kehilangan kredibilitas.

Pengesahan oleh DPR memberikan legitimasi politik. Selanjutnya, legitimasi itu harus diterjemahkan menjadi kepercayaan publik dan pasar melalui kebijakan yang konsisten, terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasar boleh menyambut positif pilihan ini. Pemerintah boleh berharap sinergi semakin kuat. Namun, ukuran keberhasilan Destry kelak bukan terletak pada seberapa jauh ia memenuhi harapan pemerintah atau pasar. Ukurannya ialah seberapa kokoh ia menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan sekaligus membantu perekonomian Indonesia tumbuh secara sehat.

Destry kini memiliki mandat. Tantangannya jelas, yakni menjaga BI tetap independen, tetapi tidak terisolasi; luwes, tetapi tidak kehilangan prinsip; mendukung pertumbuhan, tetapi tidak menggadaikan stabilitas. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, kombinasi itulah yang dibutuhkan Indonesia.