25 July 2018 19:29
Kuasa Hukum Jusuf Kalla, Irman Putra Sidin melihat ada patahan sejarah dalam Pasal 169 huruf n UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur syarat cawapres. Patahan sejarah ini berhubungan dengan kondisi Indonesia saat UU Pemilu keluar, yaitu menentang rezim Soeharto yang berkuasa 32 tahun.
Streaming