Pemerintah Korea Selatan berencana mengumpulkan dana sipil lokal sebagai kompensasi bagi warga Korsel yang diperbudak selama Perang Dunia II.
Presiden Korsel Yoon Suk-yeol memutuskan bahwa hal ini dalam rangka memperbaiki hubungan dengan Jepang, serta memperkuat kerja sama keamanan trilateral Seoul-Tokyo-Washington untuk mengatasi ancaman nuklir Korut.
Rencana tersebut memicu ketidakpuasan di kalangan masyarakat Korea Selatan yang menilai bahwa Jepang adalah negara agresor dalam Perang dunia kedua dan telah membuat banyak rakyat Korsel menderita.
Massa mendesak pemerintah untuk meminta kompensasi dari pemerintah atau perusahaan Jepang, dan mendistribusikannya kepada masyarakat Korsel.
