Bedah Editorial MI: Politik Identitas Praktik Primitif

15 June 2022 08:10

Pemilu 2024 seharusnya dijadikan sebagai festival demokrasi. Kampanye dipakai untuk mengadu gagasan dan mempertontonkan prestasi serta reputasi. Karena itu, politik identitas harus dicegah sejak dini. Politik identitas harus dicegah karena berpotensi membelah bangsa dan mencederai demokrasi. Pemilu yang mestinya bertujuan mengukuhkan kebangsaan dan menguatkan persatuan justru bisa dinodai dengan politik identitas.

Kewaspadaan itulah yang diperlihatkan Polri dengan membentuk satgas untuk mencegah terjadinya gangguan politik bernuansa kebencian berbasis identitas pada Pemilu 2024. Polri menggandeng KPU, Bawaslu, dan partai politik dalam satgas itu. Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo di Jakarta, kemarin, menjelaskan satgas itulah yang memberikan sosialisasi, edukasi, dan literasi kampanye yang bermartabat, menjaga etika, toleransi, moderasi beragama, dan menjaga persatuan.

Pemilu ialah pesta demokrasi. Lazimnya sebuah pesta, harusnya yang dihadirkan ialah kegembiraan, bukan kebencian dan permusuhan. Satu hal yang mesti diingat, negara ini lahir setelah para pendirinya menepikan embel-embel identitas primordial seperti suku, ras, dan agama untuk menjelma sebagai identitas tunggal sebagai bangsa Indonesia.