19 November 2026 01:11
Jakarta: Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mendorong agar verifikasi persyaratan calon wakil presiden (Cawapres) dilakukan secara cermat. Salah satu aspek yang menjadi perhatian ialah pemeriksaan ijazah untuk memastikan keabsahannya dan mencegah polemik serupa terulang pada pemilihan mendatang.
"Ijazah ini kalau kita berkaca dari praktik kemarin yang bisa menimbulkan kegaduhan, harus ada perbedaan dengan mekanisme yang sebelumnya berlaku. Kalau sebelumnya kan asal ada bentuk dokumen, ada stempel, lalu dianggap sudah sah oleh KPU," ujar Habiburokhman dikutip dari tayangan Primetime News Metro TV, Rabu 18 November 2026.
Habiburokhman mengatakan, pihaknya akan mengusulkan mekanisme verifikasi yang lebih menyeluruh. Persiapan juga perlu dilakukan sejak dini melalui koordinasi dengan kementerian terkait agar proses pemeriksaan dapat berjalan dengan baik ketika tahapan pencalonan berlangsung.
“Nah, kalau kali ini, kami akan mengusulkan juga sejak saat ini kan ini kita berkoordinasi, misalnya dengan kementerian terkait untuk mempersiapkan apabila nanti dilakukan verifikasi semuanya sudah siap,” katanya.
Kursi Wapres kosong setelah Gibran Rakabuming Raka berhenti pada Kamis, 12 November 2026. Ada tiga nama yang mencuat sebagai calon wapres, yakni Sufmi Dasco, Ahmad Muzani, dan Sugiono.
Presiden Prabowo diberi waktu paling lambat 25 November 2026 oleh MPR untuk mengajukan dua nama sebagai calon wapres. Setelah nama tersebut diserahkan, MPR akan melakukan sidang paripurna dengan agenda pemilihan sekaligus pelantikan Wakil Presiden pada Rabu, 9 Desember 2026.