Penentuan Calon Wapres Hak Penuh Presiden Prabowo

Penentuan dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Prabowo Subianto.

"Itu sepenuhnya adalah kewenangan Presiden untuk menentukan dua wakil presiden itu dan sepenuhnya diserahkan kepada beliau," kata Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dalam tayangan Metro Hari Ini Metro TV, Jumat, 13 November 2026.

Yusril menjelaskan, Presiden Prabowo mungkin akan menggelar rapat bersama 10 partai koalisi pengusung pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, baik partai parlemen maupun nonparlemen. Namun, ia menegaskan keputusan final tetap berada di tangan kepala negara.

"Walaupun ada rapat dari partai-partai koalisi, tapi keputusan akhir itu ada di tangan beliau," ujarnya.

Berdasarkan konstitusi, proses pengisian jabatan wakil presiden diawali rapat pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI untuk menyatakan kekosongan jabatan secara resmi dan menyampaikannya kepada Presiden. Presiden kemudian memiliki waktu paling lambat 14 hari untuk mengajukan dua nama calon dari partai politik atau gabungan partai pengusung pada pilpres sebelumnya.

Selanjutnya, MPR menggelar sidang paripurna paling lambat 60 hari sejak kekosongan jabatan guna memilih satu dari dua calon tersebut melalui pemungutan suara sebelum melantik wakil presiden terpilih.

Di balik mekanisme konstitusional itu, Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya menilai pilihan figur pengganti Gibran membawa konsekuensi politik bagi dukungan dan kerja pemerintahan ke depan. Menurutnya, pertimbangan saat ini berbeda dengan masa kampanye yang bertumpu pada hitung-hitungan elektoral.

"Ini kan benar-benar berbicara mengenai chemistry, mengenai kenyamanan, mengenai loyalitas. Apalagi kalau kita tarik tiga bulan terakhir ada isu makar, buat Presiden itu sesuatu yang penting. Ini kan bicara tentang loyalitas, masalah stabilitas politik," kata Yunarto.

Yunarto meyakini Presiden perlu memilih sosok yang sudah dikenal dan tidak membutuhkan waktu lama untuk bekerja sama. Ia juga menyoroti potensi rasa iri antarpartai apabila calon berasal dari partai koalisi dengan porsi dukungan setara, berbeda jika kader Partai Gerindra yang dipilih.

"Ketika kemudian yang dipilih salah satu partai yang merasa punya saham sama, tentu saja malah rasa iri itu terjadi. Atau kemudian menarik tiba-tiba partai yang selama ini di luar pemerintahan yang merasa berkeringat juga akan protes. Tapi ketika Gerindra yang masuk, sepertinya kan partai-partainya menyadari, “Ini partai sahamnya lebih gede karena sama dengan partainya Presiden.' Jangan-jangan dalam konteks itu kita akan berbicara kerelaan itu lebih mungkin muncul," tutupnya.