Resmi Jabat Menko Polkam, Dudung Abdurachman Siap Lanjutkan Program Djamari Chaniago

Jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) resmi diserahterimakan dari Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago kepada Jenderal TNI (Purn) Prof. Dr. Dudung Abdurachman. Serah terima jabatan (sertijab) tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara memorandum serta penyerahan cinderamata di Kantor Kemenko Polkam.

Djamari yang telah mengemban amanah sebagai Menko Polkam selama satu tahun dua minggu menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh jajaran Kemenko Polkam yang telah membantunya selama bertugas. Ia meyakini bahwa di bawah kepemimpinan Dudung Abdurachman, kinerja Kemenko Polkam akan makin solid dan lebih baik ke depan.

"Selama saya menjabat di sini selama 1 tahun 2 minggu, saya banyak dibantu oleh rekan-rekan sekalian. Saya mengucapkan selamat datang kepada Pak Dudung. Saya yakin Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan akan lebih baik ke depan bersama-sama dengan Pak Dudung," kata Djamari Chaniago dikutip dari tayangan Breaking News Metro TV, Senin, 5 Oktober 2026.

Sementara itu, Dudung Abdurachman menyampaikan rasa hormatnya kepada Djamari Chaniago, yang merupakan senior sekaligus mantan atasannya di Angkatan Darat. Dudung menegaskan komitmennya untuk melanjutkan berbagai program kerja dan kebijakan strategis yang telah dirintis oleh Menko Polkam sebelumnya guna mendukung program prioritas Presiden.

"Saya juniornya, mantan anak buahnya Pak Djamari. Saya tahu bagaimana Pak Djamari, dan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Djamari selama menjabat Menko Polkam tentunya akan kami lanjutkan. Ujungnya bahwa situasi ini akan semakin membaik sehingga tidak menghambat program prioritas atau program strategis nasional Bapak Presiden," ucap Menko Polkam Dudung Abdurachman.

Mengenai program kerja mendesak dalam waktu dekat, Dudung mengungkapkan bahwa penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) menjadi salah satu prioritas utama yang harus segera ditindaklanjuti. Pihaknya berencana menggelar rapat koordinasi bersama kementerian terkait serta melakukan peninjauan langsung ke lapangan.
 

Selain Karhutla, Dudung juga menyoroti penanganan penindakan ekspor benih bening lobster (benur) secara ilegal. Ia menegaskan arahan Presiden untuk menuntaskan segala bentuk penyimpangan dan kegiatan ilegal.

"Tugas-tugas yang sudah dilaksanakan ada hal-hal yang menonjol terutama masalah karhutla, termasuk tentang penanganan eksportir benur yang banyak dilakukan secara ilegal. Sesuai dengan perintah Bapak Presiden agar dituntaskan, tidak ada lagi kegiatan-kegiatan ilegal atau yang menyimpang dari aturan," tegas Dudung.

Menanggapi dinamika politik nasional dan proses hukum di Mahkamah Konstitusi (MK), Dudung menekankan pentingnya menjunjung tinggi seluruh keputusan hukum. Ia mengimbau masyarakat untuk menjaga persatuan dan tidak berasumsi liar di media sosial. Demi menjaga kondusivitas, Dudung berencana melakukan koordinasi ketat dengan aparat penegak hukum hingga bersilaturahmi dengan pimpinan partai politik.

"Apa yang menjadi keputusan secara hukum kita junjung tinggi. Saya sampaikan kepada seluruh masyarakat agar di media sosial tidak mempersepsikannya masing-masing. Kita tetap jaga keutuhan, persatuan, dan kesatuan sehingga situasi politik tidak semakin runyam... Saya akan koordinasikan dengan kementerian terkait, kepolisian, kejaksaan, termasuk nanti kepada para ketua partai politik," tambahnya.

Terkait dengan strategi penanganan keamanan di Papua, Dudung membeberkan arahan langsung dari Presiden agar mengedepankan pendekatan yang humanis melalui pembinaan teritorial serta pendekatan kultural.

"Penanganan itu lebih kepada pendekatan merebut hati rakyat. Arahan kepada Bapak Panglima TNI juga operasi teritorial ini lebih dikedepankan, sehingga tidak melakukan operasi-operasi dengan kekerasan, kecuali sasaran-sasaran terpilih saja. Pendekatan kultural dan pembinaan teritorial ini yang menjadi prioritas," pungkas Dudung.