Jakarta: Ketua Pemenangan Pemilu Sumatera, Fauzi Amro menyebut Kongres III Partai NasDem tidak banyak mengubah hal-hal mendasar. Kongres ini justru menghasilkan sejumlah rekomendasi kebijakan guna mendukung pembangunan negeri.
“Hal-hal yang mendasar seperti anggaran-anggaran dasar dan rumah tangga tidak terlalu banyak perubahan yang signifikan karena ini konsumsi internal kita termasuk Garis Besar Haluan Partai (GBHP) pun tidak banyak perubahan,” jelas Fauzi dalam konferensi pers di JCC Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2024.
Ketua DPP Partai NasDem, Martin Manurung menyebut rekomendasi kebijakan tersebut merupakan bagian dari semangat sumbangsih Partai NasDem untuk membangun bangsa.
“Partai NasDem menyadari bahwa untuk membangun bangsa dan negara ini diperlukan kerja bersama antar seluruh elemen masyarakat termasuk partai politik untuk bisa bersinergi untuk membangun bangsa dan negara kita. Sinergi Ini bukan sekedar urusan politik praktis atau jatah kekuasaan, tetapi ini soal sumbang pemikiran dan gagasan yang terbaik dari seluruh elemen bangsa kepada bangsa dan negaranya,” kata Martin dalam keterangannya.
Martin menyebut rekomendasi kebijakan itu dibagi dalam enam kondisi objektif yaitu ekonomi, sosial politik, pemerintahan, hukum dan HAM, pertahanan dan keamanan, sumber daya alam, energi, lingkungan hidup dan pangan, dan hubungan internasional. Keenam kondisi objektif ini merangkum 41 permasalahan yang menghasilkan total 116 rekomendasi kebijakan.
NasDem Soroti Efektifitas Bansos
Di antara rekomendasi kebijakan tersebut, Partai NasDem menyoroti perlunya perbaikan tata kelola
bantuan sosial (Bansos). Menurut Martin meski bansos ini diluncurkan cukup besar-besaran, negara tetap mengalami kesenjangan sosial yang tinggi.
“Meski Bansos dikucurkan hingga Rp3.663 triliun seluruh anggaran perlindungan sosial (Perlinsos) yang di dalamnya ada bansos tetapi kita menghadapi kondisi kesenjangan ekonomi yang tinggi. Karena itu Partai NasDem merekomendasikan bansos digunakan hanya pada saat keadaan darurat seperti bencana alam, pandemi, kelaparan akut dan sejenisnya,” ujar Martin.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI tersebut juga mengatakan pemerintah harus memperbaiki kebijakan dan tata kelola program perlindungan sosial dan jaring pengamanan sosial (
social safety net) sebagai bentuk kehadiran negara dalam rangka pengentasan kemiskinan.
“Pemerintah juga harus memastikan akurasi dan pemuktahiran data penerima manfaat Bansos secara berkala melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan memperbaiki bentuk-bentuk perlindungan sosial serta bansos agar lebih tepat sasaran,” kata Martin.
Streaming