Menkeu Purbaya Soroti Jual Beli Jabatan di Daerah

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membeberkan bahwa masih ada sejumlah praktik penyelewengan kekuasaan di daerah, termasuk jual beli jabatan. Purbaya menilai hal ini sebagai pertanda bahwa reformasi tata kelola pemerintahan belum sepenuhnya tuntas.

Hal itu diungkapkan Purbaya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta. Ia meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk segera memperbaiki tata kelola dan disiplin anggaran. Menurutnya, langkah itu penting agar perekonomian di daerah dapat tumbuh merata dan tidak hanya terkonsentrasi di pusat.

Purbaya juga menyebut bahwa KPK turut menyoroti sumber utama risiko korupsi di daerah yang belum terselesaikan, seperti jual beli jabatan, gratifikasi, dan intervensi dalam pengadaan barang dan jasa.

“Kalau 2–3 bulan ke depan bisa meningkatkan kinerja dalam hal tata kelola, mungkin kita punya ruang untuk menambah transfer ke daerah lebih besar, di paruh kedua tahun depan,” ujar Purbaya.

“Tapi kalau tanpa itu, saya gak bisa menaikkan transfer ke daerahnya. Karena semua orang akan protes, terutama dari pimpinan di atas ya, bahwa kita menyalurkan uang ke tempat yang gak efisien dan bocor,” lanjutnya.