Komisi XI DPR RI Minta Sistem Kebijakan di Perpajakan Diubah

Setelah kasus Rafael Alun Trisambodo (RAT) bukan berarti sudah tidak ada kasus lain yang menjerat para pejabat di Indonesia. Anggota Komisi XI DPR RI fraksi Partai Golkar Melchias Markus Mekeng menyatakan, hanya sistem yang bisa menghentikan ini semua, yaitu rubah ke digitalisasi.

Saat ini sistem kebijakan dalam perpajakan masih menggunakan metode man to man atau orang ketemu orang, sehingga dapat terjadinya negosiasi. 

Mekeng menyebut, apalagi jika Wajib Pajaknya memang mengetahui bahwa Fiskus tersebut memiliki banyak kesalahan, maka aksi negosiasi atau transaksi dapat terjadi. 

"Ya terjadi transaksi itu tidak bisa dihindari, dan bisa terjadi kapan saja," ujar Melchias Markus Mekeng.

"Hanya sistem yang bisa menghentikan ini semua, yaitu rubah ke digitilasasi," tegas Melchias Markus Mekeng.

Melalui kasus Rafael Alun Trisambodo yang memiliki harta tak wajar yang diungkap oleh PPATK, tidak menutup kemungkinan adanya pejabat-pejabat lain yang juga terjerat.