NEWSTICKER

Pokok-pokok Aturan dalam UU PDP

20 September 2022 16:42

Undang-undang perlindungan data pribadi resmi disahkan oleh DPR, Selasa (19/9/2022) siang, pada Rapat Paripurna V masa sidang 2022-2023. Adapun yang di maksud dengan pengelolaan atau perlindungan data pribadi ini mencakup keseluruhan upaya untuk menjamin, dan melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi untuk menjamin hak konstitusional subjek data pribadi tersebut.

Dalam Undang-undang PDP ini juga mengatur mengenai dengan hal-hal yang dilarang dalam penggunaan data pribadi, seperti larangan penggunaan data pribadi milik orang lain nantinya mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Selain itu UU PDP ini juga mengatur setiap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) bertanggung jawab dalam menjaga data pribadi setiap orang yang ada di dalam server mereka.

Dengan adanya UU perlindungan data pribadi ini juga mewajibkan untuk seluruh perusahaan yang memiliki basis kerja sebagai PSE, dapat merekrut tim ahli dalam memanfaatkan teknologi dan juga informatika sebagai langkah pencegahan apabila adanya serangan siber sehingga dapat melakukan langkah-langkah taktis.

Jika ditemukan adanya pelanggaran pidana, sanksi yang dikenakan adalah pidana kurungan 4-6 tahun penjara. Sementara untuk sanksi administratif, pelanggar akan dikenakan denda paling tinggi 2?ri total pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran. 

Namun apabila ditemukan orang-orang yang melakukan pelanggaran dengan menggunakan data pribadi secara ilegal, hal itu akan dikenakan sanksi lebih berat yaitu perampasan seluruh kegiatannya mengenai dengan pemanfaatan ekonomi terhadap data pribadi yang digunakan tersebut.