Revisi UU Wantimpres Disahkan, Eks Napi Tak Bisa Jadi Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mencabut pasal yang memperbolehkan mantan narapidana dengan masa pidana di bawah 5 tahun menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres). 

Kesepakatan ini disetujui saat pengambilan keputusan Tingkat II di rapat paripurna DPR, Kamis 19 September 2024. Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Wihadi Wiyanto meminta kepada forum rapat paripurna untuk menerima usulan penyempurnaan Pasal 8 huruf g draf Revisi Undang-Undang Wantimpres. 

"Syarat untuk menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia ditambahkan huruf g terkait tidak pernah dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih," jelas Wihadi, Jakarta, Kamis, 19 September 2024.