NEWSTICKER

Bedah Editorial MI: Akal-akalan Lapor Harta

8 September 2021 09:14

Melaporkan dan mengumumkan kekayaan merupakan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara. Tujuannya ialah mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. 

Kewajiban itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Disebutkan bahwa setiap penyelenggara negara wajib melaporkan dan mengumumkan kekayaan mereka sebelum, selama, dan setelah menjabat. 

Sayangnya kepatuhan atas kewajiban itu masih buruk. Tidak hanya soal ketepatan waktu pelaporan, tetapi juga akurasi dan transparansi laporan. Sejak 2018 sampai 2020, Komisi Pemberantasan Korupsi telah memeriksa 1.665 laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), hasilnya 95% tidak akurat.

BERITA LAINNYA