Tanggapan Menhut Jika Keluarga Juliana Marins Tempuh Jalur Hukum

Jakarta: Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyatakan merupakan hak bagi keluarga Juliana Marins dan pemerintah Brasil untuk menempuh jalur hukum. Upaya hukum itu rencananya dilakukan terkait tewasnya Juliana di Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Tapi kalau memang betul, saya belum cek ya, apakah memang ada tuntutan hukum, ya tentu itu sebagai hak ya," kata Raja Juli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu malam, 2 Juli 2025.

Raja Juli mengatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab terhadap peristiwa tersebut. Hal ini juga jadi bahan evaluasi.

"Jadi mudah-mudahan, segera mungkin berdasarkan evaluasi itu, kita akan perketat SOP, penjagaan kesehatan," ucap Raja Juli.

Raja Juli mengaku sudah melakukan evaluasi bersama semua pemangku kepentingan terkait peristiwa di Rinjani. Dari pertemuan itu, banyak masukan seperti peralatan yang kurang, papan penanda bahaya perlu ditambah, juga perlu ditambah posko untuk kesehatan.

"Semuanya kita dengarkan. Kita dengarkan, kita catat, dan akan kita eksekusi. Dan saya minta mereka, kalian yang juga kawal eksekusinya, benar enggak nih kepala balai saya, jangan sampai nanti kejadian yang baru lagi, nanti baru ramai lagi," ujar dia.

Solusi kekurangan alat

Terkait kekurangan peralatan, Raja Juli berharap ada bantuan dari pihak swasta, sehingga tidak perlu menunggu pemerintah menganggarkan.

"Itu salah satu yang harus kita lakukan, tapi saya sih, anggaran penting, benar ya. Tapi saya percaya, banyak kok pihak-pihak swasta, yang maulah berkontribusi ya. Saya bahkan, belum apa, temen-temen udah, ya ini tradisi kita aja sih, yang harus diperbaiki, kita lebih terbuka untuk kolaborasi," kata dia.

Pemerintah Brasil melalui Kantor Pembela Umum Federal (DPU) membuka peluang menempuh jalur hukum internasional terkait kematian tragis Juliana Marins, saat mendaki Gunung Rinjani. Mereka menduga ada unsur kelalaian dari otoritas Indonesia dalam insiden tersebut. (FAH)