Pramono-Rano Minta Jaksa Agung Kawal Program Pemprov Jakarta

Gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno menemui Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin, pada pagi tadi, Jumat 7 Maret 2025. 

Pramono Anung meminta Kejaksaan Agung untuk mengawal program Pemerintahan Provinsi Jakarta selama dirinya menjabat sebagai gubernur. Menurut Pramono, hal ini penting dilakukan karena APBD Jakarta menjadi salah satu yang terbesar.  

"Bagaimana pun sekarang ini menjadi pusat perekonomian global dan menjadi episentrum ekonomi Indonesia, Jakarta memberikan kontribusi terbesar dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Sebelas persen dari PDB, APBD-nya lebih dari Rp91 triliun," jelas Pramono di Kantor Kejagung RI, Jakarta Selatan, Jumat, 7 Maret 2025.
 

Baca: 47 Kasus Deforestasi Tambang dengan Potensi Kerugian Rp437 T Dilaporkan ke Kejagung

Pramono Anung menyebut pihaknya memerlukan pendampingan Kejaksaan Agung agar tidak ada pihak yang memanfaatkan hal tersebut. Pramono juga menyebut pihaknya sudah melakukan audit terkait anggaran Pemerintah Provinsi Jakarta.

"Tentunya kami memerlukan pendampingan. Supaya di dalam keputusan yang di kemudian hari tidak ada ruang, lubang, bagi siapapun yang ingin memanfaatkan itu," kata Pramono.

Sementara itu, Jaksa Agung, ST Burhanudin menyatakan pihaknya siap memberikan pendampingan hukum bagi Pemerintah Provinsi Jakarta dalam kegiatan pembangunan ke depan. 

"Beliau meminta kepada kejaksaan untuk pendampingan-pendampingan agar di dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan khususnya Jakarta tidak ada hal-hal yang akan bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan," ungkap Burhanuddin.