NEWSTICKER

Bedah Editorial MI: Waspada Bansos Salah Sasaran

3 September 2022 09:03

Menilik penerapan pemangkasan subsidi melalui kenaikan harga BBM, pemerintah memiliki dua opsi yang dipertimbangkan, yaitu menaikan harga BBM bersubsidi secara pukul rata, atau membatasi kelompok konsumen yang berhak mengonsumsi BBM dengan subsidi harga, yakni kelompok masyarakat miskin dan pekerja berpendapatan rendah. 

Pemangkasan subsidi tentu dapat mengerek inflasi, sekaligus menggerus daya beli masyarakat. Bila harga BBM subsidi dinaikkan secara pukul rata, sejumlah lapisan akan terkena dampaknya, namun penerapannya lebih mudah dan mempersempit peluang penyelundupan BBM. 

Sedangkan, opsi pencabutan subsidi untuk penutupan konsumen akan memicu kenaikan harga barang dan jasa, serta dapat membuka peluang terjadinya penyelundupan BBM. Hal ini juga dapat menekan kelompok masyarakat miskin dan pekerja berpendapatan rendah. Per 1 September, pemerintah telah mengguyurkan bansos senilai Rp24,17 triliun melalui tiga skema sasaran, yang meliputi 20,65 juta keluarga miskin dan penerima upah maksimal Rp3,5 juta. 

Pemerintah juga lakukan alokasi dana transfer daerah sebesar Rp2,17 triliun, yang wajib digunakan untuk subsidi transportasi, ojek, hingga nelayan. Dengan program bansos kompensasi tersebut, maka target sasaran harus tepat diterima oleh kelompok masyarakat miskin. Sebab, jika target bansos salah sasaran, maka negara akan mengalami kerugian triliunan rupiah, dan hak rakyat ekonomi lemah gagal terlindungi. 

Agar target bansos tak salah sasaran, maka pemerintah perlu tegas dengan lakukan verifikasi masyarakat kecil yang dilakukan terus menerus secara berkala, setidaknya sebanyak dua kali dalam setahun. Sebab, penerima bansos bersifat dinamis. Bisa jadi, orang yang tahun lalu miskin, belum tentu tahun ini masih miskin, begitu pula sebaliknya.