PPPK Penuh Waktu Bisa Ikut Seleksi CPNS 2027

Jakarta: Pemerintah dan DPR RI menyepakati pemberian kesempatan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 2027. Kesempatan ini berlaku bagi seluruh PPPK penuh waktu dari berbagai profesi, tidak terbatas pada tenaga pendidik.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo mengatakan, kesepakatan tersebut merupakan bagian dari penataan tenaga non-ASN yang sebelumnya berstatus PPPK paruh waktu. Setelah statusnya ditingkatkan menjadi PPPK penuh waktu, mereka memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti seleksi CPNS.

"Jadi karena statusnya PPPK (paruh waktu) lintas profesi naik menjadi penuh waktu, maka (PPPK penuh waktu) diberi kesempatan yang sama untuk tahun 2027 mengikuti tes CPNS," ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi usai rapat koordinasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 6 November 2026.

Kebijakan tersebut membuka peluang bagi PPPK dari berbagai bidang untuk mengikuti seleksi menjadi PNS. Sejumlah profesi yang tercakup dalam penataan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu antara lain dosen, pegawai, petugas pemadam kebakaran, anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), tenaga kesehatan, tenaga medis, serta tenaga teknis dan tenaga pelaksana lainnya.

Pemerintah juga menyepakati sejumlah kebijakan lain untuk memberikan kepastian kerja bagi tenaga non-ASN. Salah satunya dengan memperpanjang perjanjian kerja guru non-ASN yang masa kontraknya berakhir pada Desember 2026.

Perpanjangan tersebut berlaku bagi 172.323 guru yang terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) serta 2.482 tenaga pengajar di bawah Kementerian Agama.

Tak hanya sektor pendidikan, pemerintah juga akan menerapkan kebijakan serupa bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis berstatus non-ASN yang masa perjanjian kerjanya berakhir.

"Jadi kami tadi mengambil keputusan untuk tenaga kesehatan maupun medis juga akan diberlakukan hal yang sama dengan saudara-saudara kita yang guru non-ASN," kata Prasetyo.

Sementara itu, penerapan pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu direncanakan berlangsung secara bertahap mulai 1 Januari 2027. Pemerintah juga tengah mempertimbangkan pengaturan khusus terkait batas usia bagi tenaga non-ASN yang ingin mengikuti seleksi CPNS, terutama pada bidang yang dinilai membutuhkan.

Meski demikian, pemerintah menegaskan pelaksanaan kebijakan penataan tenaga non-ASN tetap harus mempertimbangkan kemampuan fiskal negara, baik di tingkat pusat maupun daerah.