8 April 2017 09:14
Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengamputasi kewenangan menteri dan gubernur untuk membatalkan peraturan daerah kabupaten/kota berpotensi meluluhlantakkan upaya deregulasi pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Keputusan itu boleh jadi kontraproduktif dengan upaya pemerintah untuk menggenjot investasi. Pasalnya, deregulasi merupakan tulang punggung dari seluruh paket kebijakan ekonomi.