Jakarta: Pengamat Politik Ikrar Nusa Bhakti menilai kisruh yang terjadi di internal Kamar Dagang dan Industri (Kadin) tidak terlepas dari urusan politik pada saat pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Oleh sebab itu, Ikrar mengingatkan Kadin tidak terlibat lagi dalam urusan politik ke depannya.
"Kalau menurut saya, ya lain kali orang Kadin itu sebaiknya tidak berpolitik," ujar Ikrar, dalam program Metro Hari Ini Metro TV, Selasa, 17 September 2024.
Ikrar berpendapat demikian setelah melihat nasib yang dialami oleh Arsjad Rasjid. Dia harus kehilangan posisi nomor satu di Kadin.
Arsjad sempat menjabat sebagai Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) pasangan calon presiden dan wakil presiden
Ganjar Pranowo dan Mahfud MD pada Pilpres kemarin. Walaupun beda kubu, dia sudah berkomitmen mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran sebagai ketua umum Kadin.
"Berarti dia mendukung pemerintahan yang baru di bawah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka hasil Pilpres 2024," ujarnya.
Seharusnya tidak ada kendala baginya. Terlebih Kadin merupakan organisasi pengusaha. Bukan organisasi politik.
Namun arah angin tetap berlawanan. Posisinya sebagai ketua umum Kadin harus digantikan oleh Anindya Bakrie.
Terpilihnya Anindya berdasarkan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang diinisiasi Dewan Pertimbangan dan segelintir pengurus Kadin Indonesia yang diselenggarakan pada Sabtu, 14 September 2024. Anindya memimpin Kadin hingga 2029.