12 Menteri dan Kepala Badan Gelar Ratas Evaluasi MBG

Sebanyak 12 menteri dan kepala badan menggelar rapat koordinasi terbatas di Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Mereka membahas kasus 5.000 anak yang keracunan makan bergizi gratis (MBG).

Melalui rapat koordinasi terbatas ini, terdapat beberapa poin evaluasi yang akan dilaksanakan yaitu menutup sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bermasalah selama masa evaluasi dan investigasi serta mewajibkan SPPG untuk pengurus sertifikat layak higienis dan sanitasi (SLHS).

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut ia belum mendapatkan secara lengkap terkait data jumlah SPPG yang memiliki dokumen SLHS. Kemenkes menuntut penyelesaian SLHS ini agar cepat selesai agar semua SPPG dapat memenuhi standar kebersihan.
 

Baca: Mensesneg: Presiden Instruksikan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan MBG

Ia melanjutkan proses dalam keberlanjutan program juga tetap harus dijaga.

"Meski nantinya SPPG sudah memiliki SLHS, bahkan Kemenkes dan Badan Gizi Nasional (BGN) akan bersama-sama mengontrol proses dari persiapan makanan mulai dari pemilihan bahan, kemudian pengolahan, penyajian, dan juga distribusi. Ini untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan," kata Menkes dikutip dari Metro Pagi Primetime, Metro TV, Senin, 29 September 2025.

"Datanya saya belum dapat secara lengkap ya, tetapi memang SLHS ini kita akan percepat agar supaya semua SPPG yang ada itu memenuhi standar dari kebersihannya, standar dari orang-orangnya, serta standar dari prosesnya supaya baik dan diharapkan dalam satu bulan selesai," tambahnya.