20 October 2026 18:43
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memegang peran kunci sebagai garda terdepan dalam memulihkan infrastruktur daerah yang rusak akibat bencana alam di berbagai wilayah Indonesia. Dalam kurun dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran di bawah kerangka Asta Cita, penanganan infrastruktur tidak hanya difokuskan pada pemulihan fisik, tetapi juga untuk menopang kemandirian pangan, pemerataan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.
Saat banjir bandang menerjang Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, pada September 2026, Kementerian PU langsung bergerak cepat untuk memulihkan infrastruktur yang terdampak. Salah satu titik krusial berada di Desa Kuning 1, Kecamatan Bambel, yang terdampak tingginya debit Sungai Lawa Kinga.
Menteri PU Dody Hanggodo menyatakan bahwa kondisi sungai dan pergeseran elevasi tanah membuat pembangunan jembatan biasa tidak lagi memadai. Oleh karena itu, Kementerian PU menyiapkan solusi permanen berupa pembangunan jalan layang (flyover).
"Nanti jembatannya mungkin akan bikin flyover di situ, karena tanah makin tahun makin tinggi. Jadi mohon bantuan Pak Bupati dan kawan-kawan. Tapi sementara waktu, teman-teman dari Balai akan terus penanganan," ujar Dody dalam tayangan Prioritas Indonesia Metro TV, Selasa, 20 Oktober 2026.
Sembari menyiapkan konstruksi permanen, Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatra 1 merencanakan kelanjutan normalisasi Sungai Lawa Kinga guna memperlancar aliran air dan menekan risiko genangan susulan.
Upaya pemulihan konektivitas juga membuahkan hasil di Kabupaten Bireuen, Aceh. Kementerian PU merampungkan pembangunan jembatan duplikasi Krueng Tingkem di Kecamatan Kutablang, yang merupakan jalur utama koridor lintas timur Aceh–Sumatra Utara. Jembatan ini resmi beroperasi penuh sejak 20 September 2026 setelah sebelumnya rusak dihantam bencana hidrometeorologi pada 26 November 2025.
Sementara itu di Sumatra Barat, perbaikan tanggap darurat pada ruas jalan Lembah Anai yang putus total akibat banjir bandang dan tanah longsor pada November 2025 telah rampung. Pekerjaan yang mencakup perbaikan badan jalan, pengamanan lereng, hingga penguatan tebing sungai berhasil memfungsikan kembali jalur Padang–Bukittinggi pada 16 Desember 2025, hingga akhirnya selesai secara permanen pada Juli 2026.
Sebagai langkah pencegahan bencana susulan di Solok, Sumatra Barat, Kementerian PU mempercepat pembangunan penahan lahar (sabodam dan cekdam) di hulu sungai pada akhir September 2026. Penanganan di area hulu ini sangat krusial mengingat intensitas hujan yang masih tinggi agar material padat tidak langsung menerjang permukiman warga di hilir.
"Masalah utamanya kan di atas dulu, makanya itu yang saya percepat adalah pembangunan sabodam dan cekdam di atas. Itu harus segera dibangun dulu. Pengalaman kita di beberapa tempat lain, supaya apa yang kita kerjakan tidak sia-sia, secara perlahan kita siapkan ke atas," tegas Dody.
Di Nusa Tenggara Timur (NTT), pasca-gempa bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Pulau Flores pada 15 Agustus 2026, Kementerian PU menerapkan prinsip build back better. Hingga 5 Oktober 2026, sebanyak 1.024 titik infrastruktur di delapan kabupaten/kota telah ditangani. Pemulihan jaringan jalan, jembatan, serta sarana sumber daya air telah mencapai 100 persen, sementara penanganan prasarana pendukung lainnya terus dilanjutkan.
Selain infrastruktur transportasi dan air, Kementerian PU bersama Waskita Karya telah merampungkan 228 unit Hunian Sementara (Huntara) di Kampung Tunyang, Kabupaten Bener Meriah, Aceh, yang diserahterimakan pada 9 Maret 2026. Huntara bermaterial baja prefabrikasi ini dibangun di atas lahan tiga hektar dan dilengkapi fasilitas air bersih, listrik, area bermain, serta tempat ibadah.
Secara keseluruhan, Kementerian PU telah membangun 1.542 unit Huntara di 16 lokasi di Provinsi Aceh, serta 252 unit di Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatra Utara. Kesiapsiagaan ini berfokus pada satu prioritas utama: memulihkan infrastruktur agar kehidupan masyarakat dapat kembali normal seperti sediakala.
Streaming