BNPB Pusat Sosialisasi Gempa Megatrust di Kepulauan Mentawai

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat melakukan sosialisasi kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Kepulauan Mentawai untuk menghadapi bahaya dan ancaman gempa yang berpotensi tsunami atau gempa megatrust.

Kegiatan sosialisasi ini diikuti langsung Bupati Mentawai dan seluruh jajaran terkait hingga ke kepala desa dan tokoh masyarakat Kepulauan Mentawai. Kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor Bupati Kepulauan Mentawai, Senin, 26 Agustus 2024.

Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat BNPB Agus Riyanto tampil sebagai narasumber. Ia juga menyampaikan segmen megatrust ini memiliki magnitudo tertarget mencapai 8,7 skala richer. Artinya, zona megatrust menyimpan potensi gempa besar.

"Sesuai dengan program secara nasional, BNPB ada program Desa Tangguh Bencana (Destana), salah satunya juga di wilayah Mentawai. Saya kira juga masyarakat Mentawai sadar betul bahwa tinggal di daerah rawan bencana," kata Agus Riyanto.

Sosialisasi ini sebagai upaya menyiapkan masyarakat dan pemerintah daerah sebelum gempa itu terjadi dengan kekuatan yang tinggi yang mengakibatkan tsunami tersebut. Pemerintah daerah juga diajak bersama-sama menyiapkan infrastruktur, sistem, jalur evakuasi, serta tempat shelter evakuasi bagi warga yang terdampak.

"Hampir setiap kecamatan ada, kita punya ada 10 kecamatan yang tersebar di seluruh pulau dan 36 desa itu merupakan daerah yang rawan bencana dan ini semua punya titik evakuasi," ujar Pj Bupati Kepulauan Mentawai, Fernando Simanjuntak. 
 

Baca juga: Ada Ancaman Gempa Megathrust, Peringatan Dini Tsunami di Mentawai Masih Minim

Kepala BMKG Sumatera Barat Suadi Ahadi menyampaikan isu tentang gempa megatrust itu bukanlah sekedar isu melainkan sebuah potensi yang memang ada. Kesiapsagaan perlu dilakukan karena Kapulauan Mentawai adalah pulau paling luar Indonesia.

Kepulauan ini hanya miliki waktu kurang dari 10 menit untuk evakuasi dari bahaya tsunami. "Yang perlu kita bangun adalah bagaimana masyarakat menjadi cerdas, memahami potensi ancaman, sehingga masyarakat bisa melakukan evakuasi mandiri dengan baik dan benar," ungkap Suadi Ahadi.

Usai melakukan sosialisasi di Aula Kantor Bupati, selanjutnya BNPB bersama pemerintah daerah setempat melakukan peninjauan tempat evakuasi atau titik kumpul. Tidak hanya itu, mereka juga menyempatkan untuk melihat secara langsung pemukiman masyarakat di pinggir pantai.