Penyebutan KKB Jadi OPM Picu Polemik

Pada 2021 lalu, pemerintah secara resmi menyebut kelompok kriminal bersenjata di Papua dengan sebutan kelompok teroris. Baru-baru ini, TNI memberikan sebutan sebagai Organisasi Papua Merdeka (OPM) agar prajurit TNI tidak ragu melakukan tindakan terhadap kelompok kekerasan di Papua. Namun, penggunaan istilah OPM justru dinilai kontraproduktif.

Eskalasi kekerasan bersenjata di Papua meningkat beberapa tahun terakhir. Karena itu TNI perlu merevisi penyebutan mereka sebagai Organisasi Papua Merdeka (OPM) untuk menambah keyakinan prajurit di lapangan agar tidak ragu-ragu dan bertindak tegas. 

"Menyebutkan OPM menambah keyakinan prajurit di lapangan tidak lagi ragu-ragu untuk bertindak tegas," kata Kapuspen TNI Mayjen TNI Nugraha Gumilar. 

Sementara itu, pengamat militer Soleman Ponto mengatakan penggunaan istilah OPM tidak tepat. Menurutnya yang tepat adalah pasukan pemberontak senjata karena itulah yang menjadi domain TNI untuk mengatasinya. 

"OPM ini juga tidak tepat, yang tepat itu adalah pemberontak bersenjata. Kenapa? karena tugas pokok TNI salah satunya adalah mengatasi pemberontakan bersenjata," kata Soleman. 

Penggunaan istilah OPM justru dinilai akan menimbulkan keragu-raguan bagi prajurit TNI, apakah OPM sayap militer atau sayap politik. "Kalau kita sudah sebutkan dia pasukan pemberontak bersenjata, sudah pasti mereka itu adalah sayap militer kan," lanjut Soleman. 

Dengan berubahnya lagi penyebutan menjadi OPM, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyatakan akan melakukan tindakan yang lebih tegas karena kekerasan bersenjata yang dilakukan kelompok separatis Papua makin brutal. 

"Jadi dari mereka sendiri menamakan mereka adalah TPNPB, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, sama dengan OPM," ucap Agus

"Sekarang mereka sudah melakukan teror melakukan pembunuhan, pemerkosaan kepada guru, nakes, pembunuhan kepada masyarakat, TNI, Polri. Masa harus kita diamkan seperti itu? Dan dia kombatan, membawa senjata," lanjutnya. 

Panglima TNI menegaskan, pemerintah tetap mengedepankan operasi teritorial untuk mempercepat pembangunan dan kesejahteraan di Papua. Kompleksitas masalah di Papua memang memerlukan penanganan multisektor karena itu juga diperlukan multipendekatan.