Menko PMK: Dugaan Pengungsi Rohingya Punya KTP Indonesia Harus Diusut

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta pemerintah agar mengusut kasus pengungsi Rohingya yang diduga memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia. Menurut Muhadjir, pemerintah Indonesia harus tegas meminta pertanggungjawaban kepada UNHCR terkait masalah Rohingya di Indonesia. 

Merespons adanya dugaan pengungsi Rohingya memiliki KTP Indonesia, Muhadjir Effendi menegaskan kedatangan pengungsi Rohingya di Indonesia tidak dikehendaki dan menyesalkan adanya informasi tersebut. Ia pun meminta pemerintah terkait untuk menelisik kasus ini. 

"Saya termasuk orang yang sangat menyesalkan jika sampai terjadi dan itu berarti birokrasi kita itu telah kecolongan dengan kasus itu dan harus ditelisik lebih jauh," kata Muhadjir di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin 18 Desember 2023. 

Muhadjir juga berharap agar pemerintah Indonesia tegas meminta pertanggungjawaban kepada UNHCR  dan meminta UNHCR mencarikan tempat bagi Rohingya. Pasalnya, keberadaan Rohingya di Indonesia kerap menimbulkan kejadian yang tidak mengenakkan bagi masyarakat. 

"Karena bagaimanapun kedatangan para pengungsi Rohingya ini adalah kedatangan yang tidak kita kehendaki. Dan kita tidak memiliki keterikatan dengan UNHCR untuk menampung dia sebagai status pengungsi," katanya.