MKK Usul Pelibatan Swasta Bersihkan Kayu Gelondongan di Wilayah Bencana Sumatra

Organisasi Masyarakat Mujadalah Kiai Kampung (MKK) mengirimkan usulan resmi penanganan bencana kepada Presiden Prabowo Subianto. Dalam usulannya, MKK menorong pemerintah untuk membuka lelang terbatas kayu gelondongan di wilayah terdampak bencana Sumatra sebagai langkah percepatan pemulihan. 

Founder MKK Muhammad Najib Salim Attamimi menyampaikan usulan ini disusun berdasarkan pengamatan langsung, kajian lapangan dan diskusi internal organisasi. Hal ini dinyatakan Najib dalam konferensi pers Penanganan Pasca Bencana Sumatra yang digelar di Jakarta pada Jumat malam, 12 Desember 2025.

Menurut Najib, tumpahan kayu gelondongan di lokasi bencana yang jumlahnya sangat besar menjadi hambatan utama pemulihan bencana. Jika ditangani sepenuhnya oleh pemerintah, biaya dan durasi pembersihan akan sangat signifikan. 
 

Baca juga: Presiden Prabowo Menegaskan Komitmen Memberantas Pembalakan Liar

Sementara itu, Siti Zuhro selaku pengurus MKK mengusulkan pembersihan kayu gelondongan melalui mekanisme lelang terbatas atau seleksi terbuka bagi perusahaan swasta yang mampu menyelesaikan pembersihan secara cepat dan tuntas. 

"Yang kedua juga perlu bahwa kayu yang ada itu diberikan sebagai kompensasi secara cuma-cuma kepada perusahaan yang terpilih, sebagai imbalan atas kewajiban mereka untuk melakukan pembersihan secara cepat dan tuntas sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan pemerintah," jelas Zuhro.

Namun, MKK menegaskan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan pihak berwenang untuk mencegah penyimpangan dan memastikan kepentingan negara serta masyarakat tetap menjadi prioritas utama.

MKK meyakini bahwa skema ini dapat menjadi strategi efisien dalam situasi darurat bencana, serta mampu memastikan proses penanganan yang lebih cepat, efisien dan tepat sasaran.

Surat resmi ini dikirimkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dan diharapkan mendapat pertimbangan demi mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatra.