Direktur Utama Patuna Travel Syam Resfiadi menilai kegagalan keberangkatan sejumlah jemaah Haji Furoda tahun ini harus menjadi bahan evaluasi pemerintah. Hal itu untuk lancarnya pelaksanaan haji tahun depan.
Ditemui di Apartemen Patuna di Aziziyah, Makkah, Syam menyebut pemerintah semestinya sejak awal menyiapkan regulasi yang lebih jelas terkait Haji Furoda, yakni haji yang difasilitasi langsung oleh Kerajaan Arab Saudi. Menurutnya, keberadaan skema ini sangat membantu jemaah yang ingin percepatan ibadah tanpa mengganggu kuota haji reguler maupun khusus.
Syam mengusulkan agar pemerintah membuka peluang sistem haji percepatan dengan kuota tambahan dari pemerintah Saudi. "Jadi tidak perlu lagi memakai istilah Furoda, tapi cukup haji percepatan. Biayanya bisa dibedakan sesuai durasi antrean, misalnya untuk percepatan 1 tahun dikenakan biaya 10.000 dolar," ujar Syam dikutip dari
Metro Siang Metro TV pada Senin, 2 Juni 2025.
Ia menyarankan agar dana dari program percepatan ini dikelola oleh BPKH demi kepentingan pelayanan dan perlindungan jemaah. Namun, ia mengingatkan pentingnya kejelasan waktu. “Pemerintah bisa membuka skema ini sejak Syawal, karena kalau visa belum keluar di Ramadan dan Syawal, berarti sudah tidak ada harapan,” kata Syam.
Ia juga menyoroti peluang penambahan kuota dari pemerintah Arab Saudi. Tahun ini, Indonesia sebenarnya ditawari tambahan 20 ribu kuota, tapi tidak dimanfaatkan karena keterbatasan waktu dan kesiapan teknis.
Syam berharap ke depan pemerintah lebih siap dan terbuka terhadap mekanisme percepatan ini. Agar masyarakat yang mampu dan ingin segera berhaji tidak lagi menjadi korban ketidakjelasan
visa dan regulasi.
(Tamara Sanny)
Streaming