Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mendukung pemerintah yang tidak akan mengikuti saran Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) untuk menghapus kebijakan hilirisasi.
Eddy menyatakan, mendukung kebijakan pemerintah Presiden Joko Widodo untuk tetap membatasi atau melarang ekspor nikel ke luar negeri. Eddy menambahkan bahwa ini merupakan kebijakan dalam rangka menumbuh kembangkan industri hilir, terutama smelter hingga industri yang lebih hilir lagi.
"Kami mendukung kebijakan pemerintah untuk tetap membatasi atau melarang ekspor nikel ke luar negeri," kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno.
DPR pun menyatakan senantiasa mendukung pemerintah Indonesia yang berkomitmen menggenjot kebijakan hilirisasi dalam negeri.
Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia juga menanggapi IMF. Ia menyatakan ada penerapan standar ganda terkait kebijakan larangan ekspor komoditas.
"Menurut saya ada standar ganda yang dibangun IMF saat negara-negara lain melarang ekspor," ujar Bahlil saat konferensi pers dilansir Media Indonesia, Sabtu, 1 Juli 2023.
Lebih lanjut, Bahlil menilai bahwa pemilikiran IMF soal kerugian yang dialami oleh pemerintah Indonesia setelah menerapkan hilirisasi juga tak tepat.
