NEWSTICKER

Mahfud MD: BIN Telah Mengidentifikasi Hacker Bjorka

14 September 2022 15:49

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD mengungkap Badan Intelejen Negara (BIN) dan kepolisian telah mengidentifikasi pelaku yang mengklaim melakukan peretasan dokumen pemerintah dengan nama akun Bjorka. Pemerintah pun membentuk satuan tugas (Satgas) perlindungan data, yang bertugas menjaga tata kelola data agar mencegah kebocoran data.

Siapa dibalik hacker Bjorka? adalah hal yang ingin diketahui oleh publik khususnya para warga net di Indonesia, setelah sepak terjangnya yang mengaku berhasil meretas dokumen milik pemerintah dan swasta, serta membocorkan data warga, ramai di dunia maya.

Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap, hacker Bjorka sudah teridentifikasi oleh Badan Intelejen Negara (BIN) dan Polri. Informasi ini disampaikan Mahfud usai pertemuan tertutup bersama kepala BIN, Budi Gunawan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala BSSN Hinsa Siburian dan Menkominfo Johnny G Plate, Rabu (14/9/2022) pagi.
 
Mahfud menyebut, pemerintah mempunyai alat untuk melacak dan telah mendapat gambaran dalang di balik dugaan kebocoran data, yang belakangan ini ramai di media sosial.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan validasi, belum ada dokumen atau rahasia negara yang bocor. Meski demikian menurut Mahfud, dengan berbagai motif dibalik aksinya, ancaman yang dilakukan Bjorka di media sosial sekadar mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati. 
 
Pemerintah pun membentuk satgas perlindungan data yang bertugas menjaga tata kelola data, guna mencegah kebocoran. Hal ini didasarkan adanya peristiwa peretasan data yang dilakukan akun Bjorka, serta merujuk pada undang-undang, tentang perlindungan data pribadi yang dalam sebulan kedepan pengesahannya akan dilakukan dalam sidang paripurna di DPR.
 
Sementara itu, Menkominfo, Johnny G Plate, menegaskan permasalahan siber yang terjadi tidak hanya menjadi teguran bagi penyelenggara sistem elktronik pemerintah saja, tetapi juga bagi sitem elektronik privat atau swasta. Karena itu semua pihak harus ekstra waspada.

Untuk itu Johnny mengimbau penyelenggara sistem elektronik(PSE) privat agar betul-betul memastikan keamanan data sistemnya masing-masing. Komunikasi dengan pemerintah juga dibuka agar PSE lingkup privat dapat bekerja sama apabila ada indikasi permasalahan siber yang ditemui.

Peretasan data di indonesia bukan yang pertama kali terjadi. diharapkan dengan dibentuknya Satgas dari pemerintah dapat semakin memperkuat sistem perlindungan data masyarakat.