Polemik sistem pemilu proporsional tertutup mengemuka sejak adanya gugatan undang-undang pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Pasalnya jika disetujui, rakyat akan memilih parpol bukan figur di pemilu 2024. Sistem pemilu ini dinilai banyak pihak termasuk fraksi NasDem sebagai kemunduran demokrasi.
Sekretaris fraksi Partai NasDem di DPR, Saan Mustopa mengatakan saat ini delapan fraksi di DPR yakni Partai NasDem, Partai Golkar, PPP, PAN, PKB, PKS, Gerindra, dan Demokrat menyatakan sikap bersama menolak sistem pemilu proposional tertutup di pemilu 2024. Alasannya sangat jelas, sistem pemilu proposional tertutup mengabaikan kedaulatan rakyat yang sudah diatur dalam UUD 1945.
Bagi fraksi Partai NasDem sendiri, sistem pemilu proposional terbuka telah memberi kebebasan rakyat memilih anggota dewan di bilik suara. Sehingga sistem pemilu yang mencoblos calon legislatif ini perlu dipertahankan di pemilu 2024.
Kekhawatiran akan mundurnya demokrasi tidak hanya datang dari mayoritas fraksi di DPR. Direktur Eksekutif Institute For Democracy and Strategic Affairs Indostrategic, Ahmad Khoirul Umam mengatakan sistem pemilu proposional terbuka mencegah terjadinya kooptasi yang kuat dari elit parpol.
