Pemerintah Jamin Penanganan Bencana dari Awal hingga Pemulihan

Jakarta: Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman menegaskan komitmennya untuk memastikan penanganan bencana di Indonesia dilakukan secara komprehensif dan terpadu, mulai dari respons darurat saat terjadinya bencama hingga proses pemulihan pascabencana bagi masyarakat yang terdampak. 

Dudung juga mendorong adanya struktur khusus di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menangani konflik sosial dalam sistem penanganan bencana. Usulan tersebut berupa wakil kepala BNPB dan deputi yang secara khusus menangani persoalan konflik sosial.

“Ada satu hal yang menarik dari saran masukan dari Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto adalah untuk menangani konflik sosial. Artinya bahwa penanganan itu tidak serta-merta setelah terjadi konflik yang terjadi seperti di NTT, ada bakar-bakaran tentang rumah yang dibakar, tetapi justru yang menarik perlu adanya organisasi baru yang artinya di bawah BNPB yang diusulkan oleh Kepala BNPB adalah wakil kepala BNPB termasuk salah satu deputi yang khusus menangani masalah konflik sosial,” ujar Dudung dalam Konferensi Pers Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dan Konflik Sosial dalam tayangan Breaking News Metro TV, Selasa 6 Oktober 2026. 

Dudung menilai BNPB perlu memiliki peran sejak sebelum konflik terjadi. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya konflik.

“Memang ini menarik menurut saya betul bahwa BNPB tidak sekedar hanya pada saat terjadi konflik terjadi kemudian kerusuhan kemudian ada korban baik materi maupun non-materi, materi seperti rumah yang dibakar baru BNPB hadir. Tapi justru dari mulai sosialisasi, penyuluhan, bahkan memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar tidak terjadi konflik,” kata Dudung.

Menurut Dudung, penanganan bencana juga perlu diperluas tidak hanya pada saat kejadian, tetapi mencakup antisipasi sebelum bencana, penanganan saat terjadi, hingga langkah setelah bencana berlangsung.

Ia juga menyebut perlunya revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Menurut Dudung, revisi diperlukan untuk memperkuat mekanisme penanggulangan bencana baik di tingkat daerah maupun pusat.

“Terkadang kalau misalnya ada bencana alam di daerah ini sebetulnya sudah terbentuk organisasi di daerah kemudian ditinjau oleh BNPB pusat apakah ini skala nasional atau skala daerah maka daerah yang nanti kalau misalnya ini bisa ditangani kalau misalnya pusat maka pusat,” ujar Dudung.

Lebih lanjut, Dudung mengatakan pemerintah dalam waktu dekat akan menggelar rapat koordinasi penanganan karhutla bersama kementerian dan lembaga terkait sebelum melakukan peninjauan langsung ke daerah terdampak.

“Kemudian nanti saya akan meninjau secara langsung ke daerah ini sudah direncanakan bahkan dalam satu dua hari ini kalau nggak salah besok kita akan melaksanakan rakor,” kata Dudung.

Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyebut kondisi karhutla masih berat, terutama di enam provinsi yang memiliki lahan gambut, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatra Selatan, Riau, dan Jambi.

Suharyanto mengatakan terdapat 186 hektare lahan yang masih dalam proses pemadaman di enam provinsi tersebut. Sementara di luar enam provinsi itu terdapat 13 kejadian karhutla dengan luas sekitar 400 hektare.

“Yang di luar 6 provinsi itu bagi kami tidak terlalu berat kenapa walaupun jumlah yang terbakar lebih luas 400 hektar lebih tetapi lebih mudah memadamkan karena lahannya lahan mineral bukan lahan gambut sementara yang 186 ini tentu saja karena lahan gambut hari ini bisa dipadamkan semua belum tentu besok sudah selesai karena ada lagi titik kebakaran baru,” ujar Suharyanto.

Suharyanto menyebut Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan masih menjadi wilayah yang cukup berat. Asap tebal juga berdampak pada aktivitas penerbangan serta kesehatan masyarakat.

Menurutnya, BNPB terus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk menangani dampak kesehatan akibat karhutla, termasuk masyarakat yang terdampak asap. Suharyanto mengatakan musim hujan berdasarkan prediksi BMKG diperkirakan mulai datang paling cepat pada minggu ketiga Oktober dan paling lambat minggu ketiga November.