Isu Serangan Siber Sasar Perbankan, Pakar Imbau Masyarakat Tidak Panik

Maraknya pemberitaan mengenai ancaman ratusan ribu serangan siber yang membidik sektor perbankan dan infrastruktur digital di tanah air menuai sorotan. Pakar Keamanan Siber, Alfons Tanujaya, mengimbau masyarakat untuk tidak panik berlebihan dan meminta para pemangku kepentingan menyajikan data secara objektif tanpa menimbulkan ketakutan di ruang publik (fear-mongering).

Alfons menjelaskan, laporan adanya 300 ribu hingga 1 juta upaya serangan dalam satu atau dua hari terakhir tidak serta-merta menandakan kondisi darurat yang mengancam keamanan dana nasabah secara masif. Menurutnya, analisis keamanan siber harus dilihat dari tren tahunan secara utuh dan terukur.

"Data tidak bisa hanya dilihat dari statistik satu atau dua hari. Kita harus membandingkannya secara tahunan dan melihat periode yang sama pada tahun-tahun sebelumnya. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) misalnya, pernah mencatat sekitar 5,5 miliar anomali dalam setahun. Jika dibagi rata, per hari itu bisa mencapai 15 juta anomali. Jadi angka ratusan ribu itu secara statistik masih dalam batas yang biasa dihadapi," kata Alfons dikutip dari tayangan Selamat Pagi Indonesia, Metro TV, Selasa, 10 November 2026.

Ia mengingatkan agar publikasi data ancaman siber tidak disajikan secara sensasional hingga memicu kekhawatiran nasabah untuk menarik uang mereka dari bank.

"Jangan membuat kepanikan yang berlebihan. Berikan data yang benar dan objektif. Bank-bank di Indonesia memiliki kesiapan sistem pengamanan yang kuat, dan OJK juga telah menginstruksikan pengawasan siaga 24 jam," ucapnya.

Siklus Serangan Meningkat di Akhir Tahun

Alfons memaparkan, secara historis serangan siber memang memiliki pola siklikal. Aktivitas peretasan biasanya mengalami lonjakan pada akhir pekan (weekend) serta menjelang libur akhir tahun, memanfaatkan kelengahan operasional di berbagai institusi.
 

Terkait alasan perbankan selalu menjadi sasaran empuk, Alfons menyebut motif finansial menjadi dorongan utama para pelaku kejahatan siber internasional. Kendati demikian, banyak insiden gangguan siber yang dialami sektor keuangan global sejatinya tidak langsung menembus sistem inti perbankan, melainkan menyusup melalui celah vendor penyedia jasa pihak ketiga (third-party vendor).

Soroti Keamanan Siber Lembaga Pemerintah

Selain industri finansial, institusi pemerintah juga kerap menjadi target empuk aksi peretasan. Alfons menilai ketahanan siber di tubuh birokrasi pemerintah masih relatif tertinggal dibandingkan sektor perbankan dan swasta.

Menurutnya, ketimpangan ini terjadi akibat belum ketatnya penegakan sanksi dan aturan kepatuhan keamanan data di lingkungan instansi negara.

"Di sektor swasta atau perbankan, jika terjadi pelanggaran atau kelalaian data, ada sanksi tegas hingga hukuman denda yang berat. Sementara di lembaga pemerintah, masih cenderung ada sikap saling memaklumi atau saling melindungi. Regulasi belum ditegakkan secara disiplin, sehingga tata kelola keamanannya menjadi longgar. Ini yang harus segera dievaluasi dan dibenahi bersama," pungkas Alfons.