Direktorat Jenderal Imigrasi menegaskan tidak pernah menerima permintaan pencegahan ke luar negeri (cekal) terhadap Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dari aparat penegak hukum (APH) mana pun. Penegasan ini membantah rumor yang beredar liar di tengah pengusutan skandal penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, menyampaikan klarifikasi resmi tersebut untuk menjawab kesimpangsiuran informasi di publik mengenai status hukum mantan Kapolri tersebut.
"Merujuk pada banyaknya pertanyaan terkait status pencekalan Pak Tito Karnavian, dengan ini kami informasikan bahwa sampai saat ini tidak ada permohonan pencegahan atas nama beliau dari aparat penegak hukum," ucap Hendarsam, dikutip dari Prioritas Indonesia Metro TV, Selasa 10 November 2026.
Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian telah menegaskan bahwa narasi mengenai surat pencekalan dirinya merupakan informasi bohong. Tito juga meluruskan sejumlah disinformasi lain yang beredar di masyarakat, termasuk klaim lokasi pertemuan di rumah dinasnya.
"Informasi surat pencekalan itu tidak ada, itu sama sekali hoaks. Kemarin juga ada hoaks yang menyebutkan ada kumpul-kumpul di rumah Widya Chandra 4, padahal rumah dinas saya ada di Widya Chandra 1," ujar Tito.
Menanggapi namanya yang ikut terseret dalam sorotan publik seiring berkembangnya kasus penyadapan kepala negara, Tito menegaskan dirinya telah menarik diri dari seluruh dinamika internal institusi kepolisian sejak purnatugas pada 2019. Saat ini, fokus utamanya adalah menjalankan amanah sebagai pembantu presiden di Kabinet Kepresidenan.
"Sejak pensiun dari kepolisian dan jabatan Kapolri pada 2019, saya tidak pernah lagi ikut campur urusan internal Polri. Saat ini saya fokus menjalankan kepercayaan dari Presiden Prabowo Subianto sebagai Mendagri dengan sebaik-baiknya," tegas Tito.
Streaming