Perkuat Peran BNPB, Menko Polkam Dorong Revisi UU Penanggulangan Bencana

Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman mendorong revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Revisi dinilai perlu untuk memperkuat penanganan bencana di tingkat daerah maupun pusat. 

“Kemudian ada beberapa saran tadi tentang revisi undang-undang nomor 24 tahun 2007 ini sudah hampir 10 tahun jadi undang-undang ini perlu adanya revisi bagaimana penanggulangan baik daerah maupun pusat,” kata Dudung dalam tayangan Metro Siang Metro TV, Selasa 6 Oktober 2026. 

Selain itu, Dudung mendukung usulan penambahan struktur kelembagaan baru di bawah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Usulan dari Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto tersebut mencakup penunjukan wakil kepala BNPB serta deputi khusus yang fokus menangani persoalan konflik sosial.

“Artinya bahwa penanganan itu tidak serta merta setelah terjadi konflik yang terjadi seperti di NTT ada bakar-bakaran tentang rumah yang dibakar. Tetapi justru yang menarik perlu adanya organisasi baru yang artinya di bawah BNPB yang diusulkan oleh kepala BNPB adalah wakil kepala BNPB termasuk salah satu deputi yang khusus menangani masalah konflik sosial,” ujar Dudung.

Menurut Dudung, penanganan konflik sosial seharusnya tidak baru dilakukan setelah terjadi kerusuhan atau kerugian. BNPB juga perlu terlibat sejak tahap pencegahan melalui sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat.

“Memang ini menarik menurut saya betul bahwa BNPB tidak sekedar hanya pada saat terjadi konflik, terjadi kemudian kerusuhan kemudian ada korban baik materiil maupun non-materiil. Materiil seperti rumah yang dibakar baru BNPB hadir. Tapi justru dari mulai sosialisasi, penyuluhan bahkan memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar tidak terjadi konflik,” kata Dudung.

Dudung juga menilai nomenklatur BNPB dapat diperluas agar penanganan bencana mencakup seluruh tahapan, mulai dari antisipasi sebelum bencana, saat terjadi bencana hingga penanganan setelahnya.

“Kalau menurut saya bagusnya penanganan bencana karena dari mulai antisipasi sebelum, saat, selama atau sedang terjadi bahkan setelah itu apa yang harus ditangani. Jadi nggak dia bisa berkoordinasi,” ujarnya.

Dudung menjelaskan penanganan bencana di daerah saat ini dilakukan melalui organisasi yang telah terbentuk di masing-masing daerah. BNPB pusat kemudian menentukan apakah bencana tersebut masuk skala daerah atau nasional.

“Terkadang kalau misalnya ada bencana alam di daerah ini sebetulnya sudah terbentuk organisasi di daerah kemudian ditinjau oleh BNPB pusat apakah ini skala nasional atau skala daerah maka daerah yang nanti kalau misalnya ini bisa ditangani. Kalau misalnya pusat maka pusat,” ujar Dudung.

Dudung juga mengatakan pemerintah telah menyiapkan dana untuk penanggulangan bencana, termasuk dampak konflik sosial. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian besar terhadap penanganan bencana.

“Dan perlu saya sampaikan juga bahwa dana dalam rangka penanggulangan bencana alam ini di BNPB ini tak terbatas artinya siap kapanpun. Jadi bapak presiden sangat konsen kepada penanggulangan-penanggulangan bencana alam termasuk konflik yang terjadi misalnya dampak dari konflik itu sendiri sehingga dana itu sudah disiapkan,” ujar Dudung.

Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto melaporkan kondisi karhutla di Indonesia masih berat. Enam provinsi dengan lahan gambut, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatra Selatan, Riau, dan Jambi, masih menjadi wilayah penanganan utama.

Suharyanto menyebut terdapat 186 hektare lahan yang sedang dipadamkan di enam provinsi tersebut. Di luar enam provinsi itu terdapat 13 kejadian karhutla dengan luas sekitar 400 hektare.

Menurut Suharyanto, karhutla di lahan mineral lebih mudah dipadamkan dibandingkan lahan gambut. Api di lahan gambut dapat kembali muncul meski sebelumnya telah berhasil dipadamkan.

“Yang 186 ini, tentu saja karena lahan gambut, hari ini bisa dipadamkan semua, belum tentu besok sudah selesai karena ada lagi titik kebakaran baru. Itulah uniknya lahan gambut dan sulit sekali dipadamkan,” kata Suharyanto.

Suharyanto menyebut musim hujan menjadi salah satu harapan untuk membantu mengakhiri karhutla. Berdasarkan prediksi BMKG yang disampaikannya, musim hujan paling cepat datang pada minggu ketiga Oktober dan paling lambat minggu ketiga November.