BPS Terus Mutakhirkan DTSEN untuk Pastikan Bansos Tepat Sasaran

Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS) terus memutakhirkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan data kondisi sosial ekonomi masyarakat semakin akurat dan penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran.

Upaya tersebut dibahas dalam diskusi mengenai metodologi penentuan desil dan pengukuran kemiskinan di Indonesia yang digelar di Politeknik Statistika STIS Jakarta, Jumat siang. Diskusi tersebut melibatkan sejumlah pihak, di antaranya BPS, Kementerian Sosial, serta Direktur Kebijakan Center of Economic and Law Studies (Celios) Wahyudi Askar.

Setya Permana dari Metodologi Statistik dan Sains Data BPS mengatakan pemutakhiran DTSEN tidak hanya berkaitan dengan pembagian desil. Pemerintah juga memperbarui data melalui sejumlah kanal sekaligus meningkatkan kualitas metode yang digunakan dalam pemodelan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

"Bukan perbaikan desil ya, memutakhirkan data sebenarnya. Memutakhirkan data bagaimana data itu dimutakhirkan, ada proses yang dilakukan melalui beberapa kanal," kata Setya dalam tayangan Selamat Pagi Indonesia Metro TV, Sabtu 12 September 2026.

Setya menjelaskan pemutakhiran data dilakukan melalui beberapa kanal, termasuk BPS dan Kementerian Sosial. Pada saat yang sama, BPS terus meningkatkan kualitas metode proxy means test (PMT) yang digunakan dalam pemodelan kondisi sosial ekonomi.

"Kanal di BPS data dimutakhirkan, kanal dari Kemensos dimutakhirkan. Di sisi lain kami juga secara bersamaan meningkatkan kualitas dari metode pemodelan PMT tadi untuk bisa meningkatkan kualitas dari PMT tadi," ujarnya.

Pemerintah juga mengakui masih terdapat kemungkinan ketidaksesuaian data dengan kondisi masyarakat di lapangan. Setiap masukan mengenai data yang tidak sesuai akan ditindaklanjuti sebagai bagian dari proses pemutakhiran.

Tenaga Ahli Menteri Sosial Andy Kurniawan mengatakan penggunaan DTSEN telah membuat masyarakat yang sebelumnya belum menerima bansos kini dapat masuk sebagai penerima manfaat.

"Sepanjang penerapan DTSN, ada 4,3 juta keluarga penerima manfaat baru yang kini mendapatkan bantuan sosial," kata Andy.

Menurut Andy, keberadaan DTSEN diharapkan dapat membantu pemerintah memperluas jangkauan penyaluran bansos sehingga masyarakat yang sebelumnya belum mendapatkan bantuan dapat terdata.

Ke depan, pemerintah menargetkan pembangunan dynamic social registry agar perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat lebih cepat tercatat dalam sistem.

Pemerintah tengah menyiapkan digitalisasi pendaftaran bansos yang dipersiapkan roll out pada Oktober 2026 dan ditargetkan mulai diimplementasikan pada Januari 2027. 

Selain itu, Pemerintah telah meluncurkan Gerakan Nasional Peduli Tetangga agar masyarakat dapat membantu mendaftarkan tetangga yang membutuhkan bantuan.

Andy menegaskan pemutakhiran data harus memastikan tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam proses pendataan maupun penyaluran bansos.

"Yang paling penting adalah jangan sampai ada yang tertinggal ketika negara ingin meregistrasi kondisi sosial ekonomi dan ingin menyalurkan bantuan sosial," ujar Andy.

BPS juga akan memanfaatkan berbagai sumber data untuk meningkatkan kualitas DTSEN, termasuk data dari Sensus Ekonomi 2026.

Setya mengatakan partisipasi masyarakat dalam Sensus Ekonomi 2026 menjadi bagian penting untuk menangkap aktivitas ekonomi sekaligus kondisi sosial ekonomi masyarakat.

"Makanya mohon nanti dengan kualitas data ekonomi di mana partisipasi Bapak Ibu semua di sini menjadi bagian penting dari Sensus Ekonomi yang bisa tidak hanya meng-capture kegiatan ekonomi di masyarakat, tetapi juga bisa meng-capture bagaimana kondisi sosial ekonomi yang ada," ujar Setya.