Demokrat Duga Penyadapan Ilegal tehadap Presiden Libatkan Banyak Pihak

Jakarta: Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Herman Khaeron menduga kasus penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto tidak dilakukan oleh satu orang. Ia menilai tindakan tersebut berpotensi melibatkan banyak pihak. 

Herman mengatakan dugaan penyadapan ilegal tersebut tidak mungkin berdiri sendiri. Menurutnya, ada sejumlah aspek yang perlu ditelusuri, mulai dari kebijakan, teknologi, hingga operator yang menjalankan penyadapan.

“Pasti ada kolaborasi. Kan enggak mungkin ini hanya dilakukan oleh seseorang karena ini persoalan kebijakan juga. Persoalan kebijakan, kemudian ada teknik, ada teknologi, ada operator,” kata Herman dikutip dari tayangan Metro Hari Ini Metro TV, Kamis 5 November 2026. 

Ia juga mempertanyakan untuk kepentingan apa hasil penyadapan tersebut dianalisis. Meski demikian, Herman menegaskan Partai Demokrat tidak ingin berspekulasi mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.

“Kita serahkan saja kepada aparat penegak hukum di kepolisian untuk pada akhirnya mengungkap persoalan ini,” ujarnya.

Sebelumnya, dugaan penyadapan ilegal menggunakan sistem Lawful Interception Management System (LIMS) disebut tidak hanya menyasar Presiden Prabowo, tetapi juga sejumlah ketua umum partai politik, pejabat negara, tokoh organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), media, hingga kalangan pengusaha.