Catatan kritis presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono soal polemik sistem pemilu yang saat ini sedang diuji di Mahkamah Konstitusi diduga dilatarbelakangi oleh adanya gelagat dari MK yang akan mengubah sistem pemilu menjadi proporsional tertutup. Tak hanya SBY, elit Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga punya kekhawatiran yang sama.
Bila kekhawatiran SBY itu terbukti, perubahan sistem pemilu melalui putusan MK dinilai akan membuat pemilu 2024 menjadi kacau. Sebab ada sejumlah pasal di UU Pemilu yang harus disesuaikan, sementara disaat yang sama tahapan pemilu telah berjalan.
Mantan presiden keenam Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dinilai telah mencium adanya gelagat MK akan mengabulkan uji materi Undang-Undang (UU) No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam uji materi itu, ada kemungkinan perubahan sistem pemilu dari saat ini proporsional terbuka menjadi tertutup.
Salah satu poin yang disorot SBY dalam catatan kritisnya, kepala negara periode 2004-2014 itu mengingatkan lembaga negara tidak menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan tertentu. SBY menegaskan mengubah sistem pemilu bukan keputusan dan kebijakan biasa. Artinya rakyat harus dilibatkan secara aktif.
Sejak aturan sistem pemilu diuji di MK, PDI Perjuangan menjadi satu-satunya partai politik di parlemen yang mendukung sistem pemilu tertutup. Sikap PDIP itu dianggap dianggap tidak lazim dengan mayoritas fraksi di DPR yang bulat mendukung sistem proporsional terbuka.
Presiden Joko Widodo menepis anggapan bahwa ia disebut memberikan arahan agar pemilihan umum diterapkan dengan sistem proporsional tertutup. Jokowi menjelaskan, baik sistem proporsional tertutup maupun terbuka sama-sama memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing.
