Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mendorong perbankan memberikan relaksasi kebijakan guna mendorong pengembangan industri hilirisasi. Pemerintah juga memberikan fasilitas insentif secara selektif kepada pelaku usaha yang berencana membangun smelter.
Pemerintah terus menggenjot pembangunan smelter agar pengembangan industri hilirisasi bisa maksimal di Indonesia. Namun di sisi lain, proyek hilirisasi masih belum dinilai prospektif dari sisi perbankan. Perbankan belum terlalu penuh membiayai pembangunan smelter terlebih pembangunan smelter tidak bisa dibiayai APBN.
Menteri Investasi dan Kepala Badan koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia dalam keterangan pers di Jakarta bertajuk 'Investasi Penggerak Pertumbuhan Ekonomi' mendorong perbankan memberikan relaksasi regulasi untuk bisa mendukung hilirisasi agar lebih leluasa memberikan pembiayaan.
"Pemerintah punya keinginan adalah smelter ini juga milik orang Indonesia maka yang harus dilakukan adalah segera melakukan relaksasi regulasi di perbankan," kata Bahlil Lahadalia.
Bahlil mengatakan, pemerintah akan memberikan fasilitas insentif namun insentif diberikan secara selektif kepada pelaku usaha dengan syarat tertentu tidak dipukul rata. Karena insentif merupakan instrumen negara yang diberikan untuk menarik investasi khususnya di sektor - sektor dengan tingkat pengembalian investasi atau internal Rate of Return (IRR) Rendah.
Saat ini Pemerintah telah menyelesaikan peta jalan hilirisasi di Indonesia hingga tahun 2040 yang membutuhkan investasi senilai USD545,3 miliar. 21 komoditas ditetapkan pemerintah untuk hilirisasi. Mulai dari sektor pertambangan hingga perikanan dan perkebunan. Mulai 2023 ini pemerintah mulai fokus hilirisasi di sektor pangan, perikanan dan perkebunan.
