Bedah Editorial MI: Sudahi Berebut Kursi Menteri

SIKAP dukung-mendukung yang dilakukan partai politik terhadap suatu pemerintahan adalah wajar, begitu juga sebaliknya. Selama visi dan misi pemerintah selaras dengan visi misi parpol yang bersangkutan dan demi kebaikan kehidupan bersama, sah-sah saja. 

Begitu pula jika tidak sejalan, parpol boleh menjadi oposan pemerintah. Yang jadi masalah jika sikap itu disertai transaksi politik. Mendukung ada pamrihnya, menjadi pengkritik juga cuma lantaran sakit hati tidak kebagian kursi.

Sikap semacam itu jelas tidak baik dan melukai rakyat. Sebab, salah satu fungsi dan tujuan keberadaan parpol adalah sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam menyuarakan aspirasi dan mengembangkan demokrasi. Artinya, kepentingan mereka mesti ditempatkan di atas segalanya, bukan semata mengakomodasi keinginan atau kepentingan segelintir elite partai.

Berdasar pemikiran ini, apa yang disampaikan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh untuk mendukung tanpa pamrih terhadap pemerintahan Prabowo Subianto, kiranya patut diapresiasi. NasDem, demikian kata Surya, tidak perlu diragukan bakal mendukung penuh pemerintah tanpa perlu mendapat jatah menteri. Ia pun, kata dia, tidak akan mencampuri urusan tersebut karena itu sepenuhnya hak prerogatif presiden.
 

Baca: Tak Ingin Diprioritaskan Masuk Kabinet, Surya Paloh: Kursi Menteri Bukan Segalanya

Harus tegas dikatakan, sikap yang disampaikan pimpinan Partai NasDem itu mencerminkan politik rasional, bukan transaksional. Selama pemerintahan itu punya program bagus dan sejalan, tidak ada salahnya didukung tanpa embel-embel apapun. Begitu pun seandainya pemerintah ngawur, sudah sewajarnya diiingatkan dan dikritik secara proporsional dan rasional, bukan atas dasar benci dan sakit hati karena tidak kebagian kursi menteri.

Lebih dari seabad merdeka, sudah semestinya kehidupan demokrasi dan bernegara di negeri ini semakin baik dan santun. Kembalikan lah kehidupan berbangsa dan bernegara ke khitahnya sesuai kaidah-kaidah etika politik dan demokrasi.

Berpolitiklah layaknya negarawan, bukan seperti saudagar yang gemar tawar-menawar. Kalkulasi kepentingan sah-sah saja, tapi tetap harus didasari prinsip untuk kemaslahatan bangsa dan negara, bukan demi kepentingan institusi, apalagi pribadi.

Politik transaksional untuk bagi-bagi kekuasaan sudah semestinya ditinggalkan. Biarkan presiden terpilih untuk menentukan susunan kabinetnya. Tugas parpol adalah mengawal pemerintahan itu agar tidak melenceng dari arah dan tujuan cita-cita bersama. 

Lagi pula, masih banyak hal yang dapat dilakukan parpol untuk terlibat dalam pemerintahan tanpa harus ribut-ribut meminta jatah menteri. Ikut membuat regulasi yang berpihak pada kepentingan rakyat, misalnya, atau hal-hal positif lainnya.