NEWSTICKER

Puluhan Napi Korupsi Bebas Bersyarat, Pukat UGM: RI 'Ramah' Pidana Korupsi

9 September 2022 20:01

Pengurangan masa hukuman dan bebas bersyarat adalah hak bagi setiap terpidana. Tetapi khusus bagi pelaku tindak pidana berat seperti korupsi, penerapan pemberian fasilitas tersebut seharusnya tidak lebih mudah dibanding tindak pidana lainnya.

Demikian ditekankan peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainur Rohman. Pemberian remisi dan bebas bersyarat bagi narapidana kasus korupsi dianggapnya sebagai penyebab pemberantasan korupsi di Indonesia lambat majunya.

"Tujuan pemidanaan korupsi ada dua. Pertama adalah penjeraan, mencegah orang lain lakukan pidana serupa. Kedua, pengembalian kerugian keuangan negara. Dua tujuan tersebut tidak ada yang bisa diwujudkan. Indonesia masih sangat 'ramah' pidana korupsi dan tidak ada itikad baik perangi korupsi secara keras," ujar Zainur Rohman.

Kabag Humas dan Protokol DITJENPAS, Rika Aprianti, menegaskan fasilitas bebas bersyarat berlaku untuk semua narapidana. Sejauh ini di dalam payung hukumnya belum ada aturan mengenai pengecualian bagi narapidana tertentu. 

"Pemberian hak bersyarat kepada napi tipikor, tentu sudah ada legal standing yaitu pasal 10 UU Kemasyarakatan 1/2022. Bahwa diberikan hak bersyarat tanpa terkecuali kepada narapidana," paparnya.