NEWSTICKER

Elite Politik Diduga Desak Reshuffle Kabinet, Pengamat: Itu Hak Prerogatif Presiden

6 January 2023 20:26

Isu reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju kembali mencuat. Sejumlah elite politik diduga mendesak Presiden Jokowi mengganti menterinya. Namun, reshuffle kabinet sejatinya hak prerogatif presiden dan semua pihak harus menghormatinya.

Hal itu disampaikan pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin saat menjawab isu partai politik yang diduga dorong Presiden Jokowi reshuffle kabinetnya. Ujang menilai, reshuffle dilihat dari kinerja menteri bukan urusan politis. Menurutnya, jika reshuffle diukur dari politik maka menteri-menteri yang kinerjanya baik bisa saja diganti.

Sejalan dengan itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ahli Mochtar Ngabalin menegaskan tak ada urusan politik atau pihak mana pun yan bisa mendesak Presiden merombak menterinya.

"Presiden tidak bergantung kepada siapa pun makhluk di republik ini. Jadi, tidak boleh siapa pun atau opini atau orang yang mengomentari dan mendesak Presiden menggonta-ganti kabinetnya, tidak ada," tegas Ngabalin.

Ngabalin menyebut semua pihak harus menghargai hak konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan kewenangan kepada presiden untuk merombak kabinet kerjanya.

Ia menegaskan, siapa saja dapat memberi masukan dalam kinerja pemerintahan. Namun, dalam urusan reshuffle anggota kabinet, presiden memiliki hak independen yang tak bisa diintervensi siapa pun.