Jakarta: Dalam berbagai forum internasional, istilah Chatham House Rules kerap disebut sebagai landasan etika diskusi. Aturan ini tidak hanya berlaku di dunia diplomasi, tetapi juga sering digunakan dalam pertemuan bisnis, akademik, hingga organisasi nonpemerintah.
Apa Itu Chatham House Rules?
Mengutip dari chathamhouse.org,
Chatham House Rules adalah sebuah aturan yang bertujuan mendorong keterbukaan dalam
diskusi tanpa takut informasi yang disampaikan akan dikaitkan langsung dengan identitas pembicara. Singkatnya, peserta boleh menggunakan informasi yang diperoleh dalam sebuah pertemuan, tetapi dilarang mengungkapkan siapa yang mengatakannya maupun afiliasi mereka.
Sejarah Singkat
Aturan ini berasal dari
Royal Institute of International Affairs, yang lebih dikenal sebagai
Chatham House, sebuah lembaga think tank ternama di London. Chatham House pertama kali memperkenalkan aturan ini pada tahun 1927, untuk memastikan
diskusi dapat berlangsung secara jujur dan bebas, terutama ketika topiknya sensitif. Sejak itu, “
Chatham House Rules” menjadi istilah yang mendunia.
Tujuan Utama
Ada beberapa tujuan utama dari penerapan
Chatham House Rules, antara lain:
- Mendorong kebebasan berbicara: peserta lebih leluasa menyampaikan pandangan tanpa takut reputasi atau jabatannya terdampak.
- Melindungi identitas narasumber: terutama saat isu yang dibahas sensitif atau kontroversial.
- Meningkatkan kualitas diskusi: karena peserta bisa lebih fokus pada isi gagasan, bukan siapa yang menyampaikan.
Penggunaan dalam Dunia Internasional
Saat ini,
Chatham House Rules digunakan secara luas di berbagai
forum internasional. Misalnya dalam pertemuan para diplomat, pembahasan strategi bisnis multinasional, hingga diskusi akademik yang menyangkut isu-isu global. Banyak organisasi juga mengadopsinya sebagai standar agar percakapan bisa lebih jujur dan produktif.
Kritik dan Keterbatasan
Meski banyak diapresiasi, aturan ini juga tidak lepas dari kritik. Beberapa pihak menilai
Chatham House Rules bisa mengurangi akuntabilitas publik, karena identitas pembicara yang sebenarnya penting justru ditutupi. Selain itu, aturan ini bersifat sukarela dan tidak memiliki kekuatan
hukum, sehingga penerapannya sangat tergantung pada komitmen peserta.