'Koalisi Gemoy' Pemerintahan Prabowo, Demi Apa?

29 April 2024 00:38

Belum genap sepekan pascapenetapan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden RI terpilih, konstelasi politik Tanah Air kembali menjadi sorotan publik.

Koalisi pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka diprediksi terus membesar bahkan akan menggandeng parpol koalisi kubu lawan parpol pengusung Anies-Muhaimin.

Kunjungan balasan Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh ke kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara dan kunjungan Prabowo ke DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) seolah menjadi sinyal akan bergabungnya Partai NasDem dan PKB ke dalam koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran.

Partai Gerindra optimistis dengan bergabungkan Partai NasDem dan PKB ke pemerintahan tidak akan menimbulkan kecemburuan dari parpol Koalisi Indonesia Maju.
 

Baca: Halalbihalal PKS Dinilai Bukan Prioritas Prabowo

Dengan merapatnya Partai NasDem dan sinyal dari PKB, maka hanya tinggal PDI Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera yang sejauh ini masih konsisten belum menyampaikan rencana bergabung dengan pemerintah atau menjadi oposisi.

Banyak pihak menyarankan PKS dan PDIP lebih baik berada di luar pemerintahan Prabowo-Gibran sebagai oposisi agar bisa melakukan check and balances dalam pemerintahan lima tahun ke depan. Lebih dari itu, sejumlah pengamat menyebut jika PKS dan PDIP bisa bertahan sebagai oposisi, maka akan tercipta kekuatan politik yang besar dalam konstelasi Pilkada 2024 hingga Pemilu 2029 mendatang.

Namun harapan tak selalu sesuai dengan kenyataan. Partai Gerindra mengklaim sudah melakukan penjajakan dan komunikasi dengan elite PDIP dan PKS yang bukan tidak mungkin akan bergabung di gerbong pemerintahan Prabowo-Gibran.

Wakil presiden ke-10 dan ke-12 Indonesia, Jusuf Kalla menilai langkah presiden terpilih Prabowo Subianto dalam menggandeng semua pihak untuk bergabung di barisan pemerintahan sebagai hal yang positif. JK menegaskan butuh kerja sama banyak pihak untuk memimpin Indonesia yang begitu besar. Namun JK mengingatkan tetap diperlukan oposisi guna mengoreksi pemerintahan yang berkuasa.

Gabungan partai pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran yang berada di Senayan adalah Golkar, Gerindra, Demokrat dan PAN dengan total perolehan suara gabungan partai tersebut sebesar 65 juta lebih atau sekitar 43,18%.

Jika Partai NasDem dan PKB bergabung, maka koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran akan memperkuat suara legislatif yang mencapai 63,46%. Dengan melebihi 50% suara parlemen, diprediksi Senayan akan mudah meloloskan semua kebijakan presiden dan wakil presiden terpilih.

Lantas apakah ajakan Prabowo-Gibran agar semua pihak bersatu benar-benar demi masa depan bangsa Indonesia atau hanya untuk kepentingan elite dan kelompok tertentu yang cenderung mengarah ke kepentingan oligarki? Hanya waktu yang akan menjawabnya.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow  akun
Google News Metrotvnews.com


(Anggie Meidyana)