Utang Baru untuk Tambahan Anggaran Kementerian Pertahanan

Pemerintah menambah utang hingga Rp1,1 triliun untuk belanja alutsista Kementerian Pertahanan. Keputusan pemerintah berutang lagi triliunan rupiah untuk anggaran Kemenhan saat masa jabatan Presiden Joko Widodo tinggal 10 bulan ini mendapat reaksi pro dan kontra dari sejumlah pihak. 

Anggaran Kementerian Pertahanan mendapat perhatian besar pemerintah, terutama anggaran untuk belanja alat utama sistem persenjataan (alutsista) tahun 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, awalnya anggaran yang disiapkan untuk belanja alutsista antara 2023 sampai 2024 adalah USD20,75 miliar. Namun untuk 2024, anggaran dari utang untuk Kementerian Pertahanan ditambah USD4 miliar menjadi USD25 miliar atau setara Rp385 triliun. 

"Untuk tahun 2020-2024 waktu itu sudah disetujui Bapak Presiden USD 20,75 miliar, untuk periode 2020-2024. Nah, kemarin, karena ada perubahan, maka alokasi untuk 2024 menjadi USD 25 bilion terjadi kenaikan yang cukup signifikan dari USD 20,75 miliar, ke USD 25 miliar. itu yang kemarin disepakati," terang Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengatakan, ada alasan tertentu terjadinya kenaikan alutsista Kemenhan. Menkeu mengatakan, keputusan diambil dalam rapat tertutup bersama Presiden dan Menhan di Istana Bogor pada 28 November 2023. Rapat dihadiri pula Panglima TNIdan Kapolri.

Dalam Rapimnas Kemenhan awal 2023, Menhan Prabowo Subianto mengatakan anggaran alutista tertunda untuk kebutuhan penanganan covid-19. Namun pada tengah 2023, rencana membangun alutista itu muncul kembali seiring membaiknya pandemi. 

"Kita harus bangun kekuatan pertahanan kita, deterrent kita, kekuatan penangkal. Dan saat ini banyak sekali pesawat kita yang sudah tua dan harus kita refurbished. Kita sedang perbaiki. Ini butuh waktu kurang lebih satu tahun atau 18 bulan lagi untuk mengoperasionalkan semua pesawat tempur kita sekarang," kata Prabowo

Keputusan pemerintah menambah utang hingga Rp1,1 triliun untuk belanja alutsista Kementerian Pertahanan ini, menurut anggota Komisi I DPR dari Partai Golkar Dave Laksono, sudah sesuai dengan undang-undang. 

Menurut Dave, timing atau waktu penambahan anggaran untuk pembelian alutsista yang dilaksanakan pada tahun politik menjelang pelaksanaan Pemilu juga tidak perlu dicurigai karena proses perencanaan anggaran tersebut sudah berlangsung lama. 

"Itu kan bukan baru saja diapprove dan dianggarkan. Ini sudah proses berjalan selama berapa berapa tahun terakhir," ujar Dave Laksono. 

Pendapat berbeda disampaikan pengamat militer dari Sentra Inisiatif Al-Araf. Menurut Al-Araf, kenaikan anggaran pertahanan di akhir masa jabatan presiden tidak akan efektif. Selain itu potensi ancaman geopolitik juga tidak mengalami perubahan yang signifikan. 

"Dalam konteks sekarang justru menurut saya, kenaikan anggaran pertahanan akan menimbulkan kecurigaan terkait dengan politik elektoral Pemilu 2024," ujarnya. 

Presiden Joko Widodo sudah memutuskan tiga rencana strategis untuk memenuhi belanja alutsista dari pinjaman luar negeri hingga 2034 mendatang sebesar USD55 miliar.