BPKN: Top Up Uang Elektronik Bertentangan dengan Gerakan Nontunai
25 September 2017 10:30
SHARE NOW
URL Berhasil di Salin
Peraturan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia yang mengatur biaya isi ulang uang elektronik menuai protes. Aturan ini dinilai bisa menghambat gerakan nasional nontunai dan dianggap cenderung mementingkan pihak perbankan.