BPKN: Top Up Uang Elektronik Bertentangan dengan Gerakan Nontunai

25 September 2017 10:30

Peraturan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia yang mengatur biaya isi ulang uang elektronik menuai protes. Aturan ini dinilai bisa menghambat gerakan nasional nontunai dan dianggap cenderung mementingkan pihak perbankan.



Close Ads X
Close Ads X