KPK Periksa LHKPN Pejabat Kemenhub dan ESDM

KPK akan memeriksa laporan harta kekayaan para pejabat Kementerian Perhubungan dan Kementerian ESDM. Hal itu dilakukan pasca KPK menjerat pejabat Direktorat Pajak dan Bea Cukai dengan dugaan gratifikasi. 

"Kementerian Perhubungan mau kita lihat karena ada perhubungan laut, perhubungan darat. ESDM juga, karena dia ada urusan dengan perizinan perusahaan-perusahaan tambang. Mungkin dia tidak memiliki saham di situ tapi dia tidak boleh memberi konsultasi berbayar," kata Pahala di gedung lama KPK, Jakarta Selatan, Selasa (13/6/2023).

Pemeriksaan LHKPN pejabat Kemenhub dan Kementerian ESDM ini disampaikan langsung oleh Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan di Gedung KPK, Selasa (13/6/2023). Disinggung awak media mengenai temuan KPK, adanya 134 pegawai pajak yang memiliki perusahaan konsultan pajak, serta terdeteksi 28 PNS Bea Cukai memiliki perusahaan konsultan ekspor impor. 

Sebelumnya, ada beberapa pejabat Kemenhub dari Dirjenhub yang telah dipanggil. Mereka dipanggil untuk klarifikasi soal LHKPN miliknya.