DI tengah kondisi dunia yang penuh konflik dan ketidakpastian perekonomian, Presiden Joko Widodo berharap ASEAN menjadi jangkar demi perdamaian dan pertumbuhan ekonomi.
Dengan demikian, ASEAN diharapkan tidak cawe-cawe dalam rivalitas global agar perserikatan bangsa ASEAN bisa menjadi penetral dan rumah aman bagi dunia. Akan tetapi, ASEAN juga bukan menjadi kelompok pasif. ASEAN diarahkan supaya mengajak seluruh pihak untuk turut menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan.
Ibarat pepatah ‘dua gajah bertarung, pelanduk mati di tengah’. Bila negara besar tengah konflik, tentunya negara yang lebih kecil yang terjepit. Pepatah itu seakan menggambarkan kekhawatiran Presiden Jokowi yang selalu menekankan pentingnya perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran bagi kawasan.
Perdamaian dan inklusivitas adalah kunci untuk mengantarkan ASEAN ke masa depan lebih baik. Target agar ASEAN menjadi episentrum pertumbuhan dunia tentu mensyaratkan stabilitas dan keamanan di kawasan.
Melihat kondisi gepolitik saat ini membuat kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif kembali menjadi relevan. Diplomasi yang mendasari pidato proklamator Bung Hatta, Mendayung Antara Dua Karang, pada 1948. Kala itu dunia terbagi atas blok Barat dan Timur, dan Indonesia memilih untuk tidak berpihak di antara kedua kekuatan itu, untuk tidak menjadi objek dalam pertarungan politik internasional, tetapi menjadi subjek dalam menentukan sikap.
Pertemuan tingkat tinggi Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara pada tahun ini juga dihadiri perwakilan tiga negara besar dunia, yaitu Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok. Di hadapan delegasi Rusia yang dipimpin Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov, delegasi Amerika Serikat (AS) yang dipimpin Wakil Presiden Kamala Harris, dan delegasi Republik Rakyat Tiongkok yang dipimpin Perdana Menteri Li Qiang, Presiden Jokowi menekankan pentingnya untuk tidak menciptakan perang dan konflik baru.
Kehadiran petinggi ketiga negara itu menjadi penting karena saat ini sedang berlangsung sengketa Peta Baru Tiongkok, invasi Rusia ke Ukraina, dan posisi AS selaku penentang utama invasi. Invasi berkepanjangan di Ukraina juga telah berpengaruh terhadap negara lain, termasuk kepada Indonesia yang berjarak lebih dari 9.000 kilometer.
Untuk konteks negara Asia Tenggara, juga tengah diterpa sejumlah kemelut, seperti isu Semenanjung Korea hingga Laut China Selatan.
Selain itu, situasi di Myanmar yang semakin memburuk. Lalu, lebih dari 1 juta warga Rohingya masih berada di kamp pengungsian di Bangladesh dalam kondisi memprihatinkan.
Sejumlah organisasi nonpemerintah, dari luar forum KTT, juga mempertanyakan komitmen negara-negara ASEAN terhadap penanganan praktik korupsi dan perlindungan bagi pekerja migran.
Kehidupan demokrasi di ASEAN pun dianggap sedang dalam ancaman. Kebebasan masyarakat sipil dipandang kian menyempit. Ketimpangan, kemiskinan, kerusakan lingkungan, kekerasan terhadap perempuan, dan ketidakadilan dihadapi sebagian besar rakyat di kawasan Asia Tenggara.
Kondisi menurunnya demokrasi di Asia Tenggara juga diungkap dalam sebuah artikel di The Economist pada 31 Agustus 2023. Penulis artikel itu antara lain menyoroti praktik politik dinasti, dan Presiden Jokowi dianggap memelihara politik dinasti dengan kehadiran putra dan menantunya dalam kancah politik.
Visi menjadikan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan tentu harus didukung. Sepanjang bisa mengalir hingga ke akar rumput paling bawah, bukan hanya bagi kalangan berdasi. Perdamaian dunia tentu dibutuhkan asalkan bukan berdamai dengan pelaku korupsi dan tindak kekerasan. Diplomasi jangan sekadar menjadi basa-basi tingkat tinggi yang cuma bisa menjadi tontotan bagi rakyat kecil.
KTT Ke-43 ASEAN di Jakarta yang berakhir kemarin harus efektif diimplementasikan demi mengakselerasi ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan berperan penting dalam percaturan politik, ekonomi, dan keamanan global.
