Kejar Target Turunkan Stunting

Salah satu program prioritas pemerintah hingga 2024 adalah menurunkan angka stunting pada generasi penerus. Pemerintah bahkan menetapkan stunting sebagai isu prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan target penurunan yang signifikan, yakni dari 24,4% pada 2021 menjadi 14% pada 2024. 

Kasus stunting di Indonesia bukan hanya masalah gizi. Namun, isu stunting erat kaitannya dengan permasalahan air bersih dan sanitasi yang belum bisa dinikmati oleh seluruh anak di Indonesia. 

Angka stunting di Indonesia pada periode 2019-2022 terus mengalami penurunan setiap tahunnya, meski tidak signifikan. Data per 2022, angka stunting di Indonesia masih 21,6%. 

Sejumlah daerah menjadi fokus pemerintah dalam menggencarkan program stunting, yakni Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua, Sulawesi Tenggara, dan Aceh. Diketahui di daerah tersebut, angka stunting lebih tinggi dibanding daerah lain. 

Tim Metro TV menelusur ke sejumlah keluarga stunting di wilayah Bogor, Jawa Barat. Mereka tinggal di perkampungan padat penduduk dengan perekonomian yang pas-pasan.

Seperti Fifi misalnya, ibu tunggal berusia 34 tahun ini harus merawat tiga orang anaknya. Sementara putri ketiganya didiagnosis mengalami stunting di usia kurang dari dua tahun usai mengalami sakit yang cukup parah.

Berat badannya turun drastis, sulit makan, dan pertumbuhannya terhambat. Terlebih lagi, anak ini lahir prematur.

Fifi sehari hari berjualan minuman dan pulsa di rumahnya dengan pendapatan Rp1 juta per bulan. Tentu dengan pendapatan tersebut, sulit untuk memenuhi kebutuhan tiga anaknya. Bahkan saat balita anak kedua Fifi juga sempat terindikasi stunting, tapi tidak terdeteksi.

Kini ibu tiga anak ini bergantung pada bantuan dari Puskesmas Bogor Utara. Setiap minggu ia mendapat 14 butir telur, susu bubuk, dan satu ekor ayam setiap bulan. 

Anggaran untuk stunting yang digelontorkan pemerintah tidaklah sedikit. Pada 2022 saja, pemerintah menggelontorkan untuk mendukung percepatan penurunan stunting sebesar Rp34,15 triliun. Sedangkan anggaran pada 2023 ini mencapai Rp30,4 triliun. 

Anggaran tersebut memang tersedia di beberapa Kementerian untuk berbagai kebutuhan, mulai dari kesehatan, pangan, hingga sarana prasarana yang layak.

Namun sayangnya pada semester pertama 2023 saja, pengalokasian anggaran Dana Alokasi Lhusus (DAK) nonfisik hanya mencapai 8,83 persen. Mirisnya, justru anggaran tersebut lebih banyak digunakan untuk perjalanan dinas dan rapat, bukannya untuk membeli bantuan pangan demi pemenuhan gizi masyarakat.